JAKARTA, METRO – Proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019 berhasil berjalan dengan aman, tertib dan damai. Meskipun demikian, diperlukan evaluasi terhadap regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan, dapat lebih baik lagi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang, didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnizar Moenek pada Rapat Kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Panglima TNI dan Kapolri, di Ruang GBHN Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
“Khusus terkait sengketa pemilu, agar semua pihak, menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang berlaku. Kita harus mengapresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru dilaksanakan ini, telah berhasil dilaksanakan. Selain itu, Pemilu Serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” kata Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu.
Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menurut OSO—sapaan akrab Oesman Sapta, sudah menjalankan tugas dengan baik, tanpa intervensi sedikitpun dari pemerintah. “Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu. Semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” kata Oesman.
Senada, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/Polri) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil, namun perlu evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraannya. Khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.
”Komite I DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat menghormati proses tahapan pemilu serta mengimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dalam koridor hukum,” tegas Benny.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, secara prinsip pemilu berjalan demokratis, lancar aman dan terjamin serta tidak ada satu incipun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan pemilu. “Perlu kami tegaskan lagi bahwa pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat. Pemerintah tidak ikut campur satu incipun. Kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung berjalannya pemilu ini. Oleh karena itu, kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ujar Tjahjo.
Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama satu tahun satu bulan. Ini konsekwensi yang harus dilaksanakan pihaknya sesuai dengan undang-undang.
“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara. Jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan, maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apabila ada aksi bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah, maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito.
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, selama penyelenggaraan pemilu, netralitas prajurit tetap terjaga. Selain itu, TNI dan Polri terus berkoordinasi saling mendukung soliditas TNI-Polri untuk menjaga keamanan NKRI. “TNI dan Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu,” kata Hadi Tjahjanto.
Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil, Hadi memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti. Oleh karena itu, TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. (fas/adv)
