JAKARTA, METRO–Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menekankan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah dinilai memiliki peran sentral dalam upaya tersebut demi terwujudnya kemandirian nasional.
“Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan,” ujar TB Hasanuddin, Jumat (13/2).
Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan perlu dilakukan. Selanjutnya butuh roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS serta lembaga riset dan perguruan tinggi.
“Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” jelasnya.
Di sisi lain, TB Hasanuddin menilai, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) turut memiliki peran penting dalam industri pertahanan nasional. BUMS bisa menjadi mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi dan inovasi.
“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” ungkapnya.
Salah satu BUMS yang sudah memberikan kontribusi dalam industri pertahanan nasional yakni PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang beroperasi di Bandung. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan.
NKRI memproduksi berbagai komponen amunisi kecil dan komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil serta komponen mekanik untuk sistem senjata kaliber kecil. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan dan memproduksi komponen senjata ringan, termasuk bagian-bagian presisi untuk platform pistol dan senapan serta komponen mekanikal pendukung untuk kendaraan taktis, kapal dan pesawat.
Kemampuan produksi komponen amunisi kaliber kecil secara mandiri tersebut berkontribusi pada peningkatan TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, khususnya pada sektor amunisi dan suku cadang yang bersifat strategis. Dengan penguatan kapasitas produksi dan standar mutu industri pertahanan, kehadiran NKRI dinilai memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir.
Kemudian PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4×4, truk angkut personel, hingga pengembangan prototipe kendaraan amfibi berantai.
Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa sinergi BUMN dan BUMS bukan sekadar konsep, melainkan telah diimplementasikan dalam penguatan kapasitas produksi nasional. (jpg)
