AGAM, METRO—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sabtu (24/1). Huntara tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemindahan pengungsi ke tempat tinggal yang lebih layak pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan hunian sementara sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.
“Karena huntara memang ditunggu sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat,” ujar Tito.
Hal tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Bantuan tersebut meliputi stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi rumah yang rusak berat atau hilang.
“Sambil menunggu hunian tetap, masyarakat dapat menempati huntara, tinggal bersama keluarga, atau menyewa rumah dengan dukungan Dana Tunggu Hunian dari BNPB,” jelasnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia berharap, setelah proses validasi rampung, bantuan dapat segera dicairkan sehingga pemulihan masyarakat berjalan lebih cepat.
“Dengan percepatan validasi dan pembayaran, jumlah warga di pengungsian juga akan jauh berkurang. Kuncinya adalah data,” tegas Tito.
Selain penyediaan huntara, pemerintah juga menyiapkan berbagai bantuan tambahan untuk pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut antara lain uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk atau jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per orang per hari yang dikelola Kementerian Sosial.
“Misalnya ada warga yang rumahnya rusak ringan, tetapi sawahnya habis. Maka diberikan stimulan ekonomi Rp5 juta sambil menunggu program revitalisasi sawah oleh Kementerian Pertanian,” kata Tito.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah di wilayah terdampak serta membuka peluang integrasi warga ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana.
Mendagri menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah. Ia meminta bupati dan wali kota mengirimkan data secara bertahap tanpa harus menunggu pendataan selesai sepenuhnya.
“Data dari daerah akan diteruskan ke gubernur, kemudian ke Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan. Dengan begitu, bantuan bisa segera dieksekusi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan sebagai bentuk dorongan terhadap akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan.
Peresmian Huntara Kayu Pasak ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis. (pry)
