Krisis air melanda Kota Padang hampir dua bulan terakhir sejak bencana banjir bandang melanda, akhir November 2025 lalu. Dua daerah terpapar paling parah, yakni Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh.
Mengatasi krisis, Pemerintah Kota Padang dibantu stakeholder terkait berencana mengalirkan air ke saluran irigasi. Saluran irigasi yang menjadi perhatian yakni irigasi Gunung Nago.
“Iya kita sekarang fokus untuk mengalirkan air ke saluran irigasi Gunung Nago arah kanan dan arah kiri,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, Jumat (23/1).
Saat ini, saluran irigasi Gunung Nago arah kiri (depan SMA 9) tengah dipenuhi sedimen. Pihak DPUPR dan stakeholder segera membersihkannya.
“Kita perlu bersihkan sebelum air dialirkan,” ucap Tri.
Nantinya pembersihan saluran dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Padang dan SDABK Provinsi Sumatera Barat. Pembersihan dilakukan menggunakan alat ekskavator dan dump truck.
“Dan di saat yang bersamaan, BWS V memperbaiki intake salurannya,” sebut Tri.
Selain itu, mengatasi keperluan air bersih pada saat pekerjaan saluran, Balai Cipta Karya (BPBPK) akan membantu lima armada tangki dan 30 HU dengan pengambilan air di Limau Manis dengan bantuan pompa dari BWS V.
“Sedangkan untuk saluran irigasi Gunung Nago arah kanan, akan dialiri air dengan menggunakan pompa dari BWS V yang dibantu pipa dari BPBPK,” jelas Tri.
Diketahui sebelumnya, Wali Kota Padang Fadly Amran saat pertemuan dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1) lalu, memaparkan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Meskipun layanan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang secara umum telah pulih signifikan, masih terdapat kantong-kantong pemukiman yang membutuhkan intervensi khusus.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusi,” ujar Fadly.
Berdasarkan pemetaan lapangan yang dilakukan Pemko Padang, opsi paling realistis dan cepat untuk wilayah non-PDAM adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Fadly merinci, setidaknya dibutuhkan 228 titik sumur bor yang tersebar di empat kecamatan terdampak.
“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.
Gubernur Pimpin Rakor Lintas Instansi Cari Solusi Krisis Air
Sementara itu, Pemprov Sumbar menyiapkan langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas kondisi kekeringan yang dialami sejumlah wilayah di Kota Padang akibat kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pascabanjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat di daerah tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa dalam laporannya menyampaikan kondisi kekeringan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Ia menjelaskan, pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi terputus. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian, tetapi juga pada kebutuhan rumah tangga, karena banyak sumur warga yang mengering sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
Selain itu Pj Sekda Kota Padang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melakukan sejumlah langkah penanganan cepat, di antaranya suplai air bersih menggunakan mobil tangki ke lokasi terdampak, pembangunan sumur bor dangkal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, serta pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Menanggapi kondisi tersebut, kepada peserta rapat Gubernur Mahyeldi menegaskan permasalahan kekeringan harus ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. Hal ini sejalan dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari hingga awal Februari 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Gubernur Mahyeldi
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pemetaan secara detail terhadap titik-titik permasalahan penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Ia memastikan, Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan dan melakukan back up terhadap kebutuhan yang diperlukan Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan akan potensi persoalan sosial baru jika persoalan air bersih ini berlangsung lama. Ia berharap, potensi tersebut dapat dimitigasi melalui kolaborasi dan sinergitas lintas instansi.
“Saya berharap jangan sampai ada warga yang berebut air bersih. Itu bisa memicu masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera kita selesaikan bersama, semua pihak harus bersinergi,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Dengan tujuan, agar masyarakat dapat fokus menjalankan ibadah tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
Selain Gubernur dan Pj Sekda Kota Padang, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Para Kepala OPD terkait dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar. (oza/fan)
