A.YANI, METRO—Pemko Padang mempercepat penuntasan persoalan ketersediaan air bersih yang masih menjadi kendala di sejumlah wilayah pascabencana akhir November 2025 lalu. Pemko menggandeng Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar untuk mencari solusi jangka pendek bagi daerah yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
Hal itu terungkap saat pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1).
Fadly Amran memaparkan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Meskipun layanan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang secara umum telah pulih signifikan, masih terdapat kantong-kantong pemukiman yang membutuhkan intervensi khusus.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusi,” ujar Fadly.
Berdasarkan pemetaan lapangan yang dilakukan Pemko Padang, opsi paling realistis dan cepat untuk wilayah non-PDAM adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Fadly merinci, setidaknya dibutuhkan 228 titik sumur bor yang tersebar di empat kecamatan terdampak.
“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Pemko Padang. Ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kekeringan dan kesulitan air bersih yang dialami warga.
Maria menawarkan dua skema teknis sebagai solusi. Pertama, jika di wilayah tersebut terdapat sumber air baku yang memadai meski bukan wilayah layanan PDAM, dapat dilakukan pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat. Kedua, pembangunan sumur bor terintegrasi.
“Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman. Ini solusi yang bisa kami bantu,” ungkap Maria.
Ia menegaskan bahwa bantuan infrastruktur ini akan diberikan dalam bentuk paket lengkap. Artinya, pembangunan tidak hanya sebatas pengeboran sumur, melainkan mencakup sistem penampungan air hingga sumber energi penggerak pompa.
“Pembangunan sumur bor ini bukan hanya sumurnya saja, tetapi satu paket dengan sistem penampungan dan sumber energi, termasuk penggunaan solar panel apabila listrik tidak tersedia,” tambahnya.
Namun, Maria memberikan catatan penting agar program ini dapat dieksekusi segera. Syarat utamanya adalah ketersediaan lahan yang berstatus “clean and clear” atau bebas sengketa, serta adanya kejelasan mengenai pihak yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut nantinya.
“Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya. Lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” pungkas Maria. (oza)
