METRO BISNIS

Akses Jalan masih Terbatas, BPH Migas Jamin Pasokan BBM Jangkau Wilayah Terdampak Bencana Aceh

1
×

Akses Jalan masih Terbatas, BPH Migas Jamin Pasokan BBM Jangkau Wilayah Terdampak Bencana Aceh

Sebarkan artikel ini
DIKERAHKAN—Pertamina Patra Niaga mengerahkan truk tangki yang mengangkut BBM ke wilayah terdampak bencana di Aceh.

ACEH, METRO–Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga berupaya keras menormalisasi pasokan Bahan Bakar Mi­nyak (BBM) di Provinsi Aceh, khususnya di wi­layah yang terdampak ben­cana, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Secara umum, pasokan BBM di provinsi tersebut dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, sebanyak 97% Stasiun Pe­ngisian Bahan Bakar U­mum (SPBU) telah bero­perasi kembali.

Saat melakukan kunju­ngan kerja di Provinsi Aceh, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan meski infrastruktur jalan ba­nyak yang terputus, distribusi BBM dipastikan tetap menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, seperti di Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Ri­me Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabipaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Pro­vinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (ti­dak menggunakan barco­de). Harapannya agar ma­syarakat tidak panik bu­ying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” papar Wahyudi, Sabtu (17/1).

Sebagai informasi, untuk Provinsi Aceh, masa tanggap darurat bencana pertama berlaku sejak 28 November 2025 hingga 11 Desember 2025 dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 De­sember 2025 sampai 25 Desember 2025. Selanjutnya, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Saat ini tanggap darurat keempat berlaku mulai tanggal 9 Januari – 22 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upa­ya pemulihan pascabencana.

Wahyudi melanjutkan, akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam perbaikan, menjadikan kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan tersebut ha­nya sekitar 8 kiloliter (KL). Kondisi ini mengharuskan tim di lapangan menerapkan sistem khusus yaitu menggunakan jerigen atau drum yang disiapkan Pertamina dan diangkut menggu­na­kan kendaraan double ca­bin 4×4 untuk masuk ke desa-desa yang terisolasi.

Suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe selama periode tang­gap darurat bencana ini juga disiapkan di Blang Rakal. Upaya ini untuk mempercepat distribusi BBM untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki besar, sehingga menggunakan mobil tangki kapasitas kecil yang mampu menjangkau daerah terdampak bencana yang letak geografisnya berada di wilayah pergunungan dan perbukitan dan akses jalan yang sulit

“Kami juga telah me­ninjau langsung lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan, kebutuhan BBM jenis biosolar di Pro­vinsi Banda Aceh pada tahun 2025 termasuk pe­nanganan bencana alam, mencapai 428.324 KL. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite termasuk untuk kebencanaan mencapai 576.147 KL. Selama ben­cana yang terjadi akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM seba­nyak 8%. Namun secara nasional, realisasinya ma­sih di bawah kuota yang ditetapkan yaitu antara 95 hingga 98%.

Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa PT Pertamina Group untuk menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di daerah terdampak bencana.

“PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Bencana Sumatera ini juga diharapkan menjadi pelajaran agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto juga me­ngapresiasi PT Pertamina Patra Niaga atas kerja ke­ras dan kerja sama yang baik sehingga penyaluran BBM dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelbagai moda transportasi seperti jalur udara dengan menggunakan pesawat her­cules, kapal laut maupun darat.

Pemberian keringanan pembelian BBM yang di­berikan BPH Migas selama masa tanggap darurat ha­rus dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya.

“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Me­ngenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” tambah pria yang biasa dipanggil Baher ini.

Executive General Ma­nager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara Sunardi menegaskan, pasokan BBM di Aceh dalam keadaan a­man. Integrated Terminal Lhokseumawe merupakan salah satu fasilitas terbesar yang mendistribusikan B­BM ke wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseuma­we, dan sekitarnya. Kondisi stok saat ini Biosolar mencapai 5 hari, Pertalite 5,6 hari. Kondisi akan bertambah dengan akan datangnya kapal berisi BBM dalam waktu dekat.

Sunardi juga menyampaikan bahwa berkat skema distribusi estafet ini, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh tersebut berangsur membaik pasca bencana. Di lokasi hub suplai BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, saat ini dioperasikan 8 unit mobil 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil 8 KL untuk menyuplai 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah. Adapun jenis BBM yang dipasok adalah Biosolar dan Pertalite, yang merupakan BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah ini masuk dalam kategori area semi-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa mengcover untuk Bener Meriah sekitar 85% dari kebutuhan normal, sedangkan untuk yang Aceh Tengah itu sekitar 75% kebutuhan normal.  Mudah-mudahan nanti per­kembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Ka­bupaten Bener Meriah mau­pun ke Aceh Tengah. Mohon doanya agar cuaca membaik dan jalur segera terbuka,” pungkasnya. (rgr/rel)