BUKITTINGGI, METRO–Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merealisasikan program pengembangan perkotaan nasional terintegrasi atau Integrated City Planning (ICP) di Kota Bukittinggi.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dengan AHY yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (15/1) malam.
“Untuk implementasi Rencana Pengembangan Kawasan tersebut, kami menemui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Deputi Tata Ruang dan Staf Khusus Kemenko IPK,” ujar Ramlan Nurmatias dalam keterangannya yang diterima di Bukittinggi, Jumat (16/1).
Ramlan menjelaskan, Kota Bukittinggi sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota percontohan nasional dalam program National Urban Development Project (NUDP) pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan kota yang terintegrasi, sejahtera, dan layak huni melalui perencanaan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Program ICP sendiri mencakup penyusunan rencana induk pengembangan kota dengan fokus pada pembangunan infrastruktur serta tata kelola perkotaan yang berkelanjutan. Menurut Ramlan, status Bukittinggi sebagai kota prioritas menjadi peluang besar untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah.
“Menjadi salah satu dari 10 kota prioritas ICP tentu membanggakan. Ini kesempatan yang harus kita maksimalkan, karena Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan keunggulan sektor pariwisata yang juga mendukung pelestarian warisan budaya,” katanya.
Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Bukittinggi memiliki fungsi strategis dalam pelayanan pariwisata, perkebunan, pertanian, hingga industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Dalam rencana pengembangannya, sejumlah kawasan strategis akan ditata untuk mendukung pelayanan publik, di antaranya kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, Lapangan Wirabraja, serta beberapa titik lainnya di Kota Bukittinggi.
Ramlan menyebutkan, pada tahun 2025 tahapan perencanaan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas telah dirampungkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU. Dari hasil perencanaan tersebut, kawasan Pasar Simpang Aur dan Jalan Sudirman ditetapkan sebagai kawasan percontohan.
Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya yang mendukung aktivitas seni, kuliner, dan ritel dalam ruang publik yang dinamis.
“Ini peluang yang sangat baik untuk semakin mempercantik wajah Kota Bukittinggi. Dengan meningkatnya daya tarik kota, diharapkan kunjungan wisata juga bertambah dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Nilai pembangunannya memang besar, namun sesuai rencana akan didukung pembiayaannya oleh Bank Dunia,” jelas Ramlan.
Ia menambahkan, pembangunan terintegrasi ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, karena masuk dalam program nasional, pendanaannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan Bank Dunia. Dalam pelaksanaan proyek NUDP tersebut, BPIW Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency.
“Untuk tahapan implementasi selanjutnya, sesuai arahan Bapak Menko, akan segera dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PU agar program ini bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bukittinggi turut didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Bukittinggi Ade Mulyani dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rahmat AE. (pry)
