PADANG, METRO– Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar melalui video conference, Kamis (15/1) siang.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas, dihadiri kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya dalam pengelolaan data dan perencanaan pembangunan.
“Pertama adalah percepatan luar biasa dalam pengelolaan data. Target kita adalah membangun satu data tunggal dengan dashboard terintegrasi. Kedua, penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sesuai mandat Keppres, menjadi rujukan seluruh pembangunan pascabencana,” ujarnya.
Selain masalah data, Pratikno juga menyoroti pentingnya pemetaan zona rawan bencana. Hal ini krusial untuk memastikan infrastruktur hunian dan fasilitas umum yang dibangun kembali tidak berada di lokasi yang membahayakan keselamatan warga di masa depan.
Pemerintah pusat juga menginstruksikan pemulihan cepat pada empat sektor vital, yakni pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan, serta perlindungan bagi keluarga dan kelompok rentan.
Urgensi percepatan ini didasari oleh data kerusakan yang dipaparkan oleh Ketua Satgas, Muhammad Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri tersebut mengungkapkan skala dampak bencana yang sangat masif.
Hingga 14 Januari, tercatat jumlah korban meninggal dunia di tiga provinsi terdampak mencapai 1.590 orang. Meski jumlah pengungsi telah menurun drastis dari angka awal 2 juta jiwa menjadi sekitar 131 ribu jiwa, tantangan penyediaan hunian masih sangat besar.
Tito merinci kerusakan sektor perumahan yang mencapai ratusan ribu unit, dengan rincian 76.553 unit rusak ringan, 45.085 unit rusak sedang, dan 53.412 unit rusak berat.
“Data ini menggambarkan penderitaan masyarakat yang harus kita jawab dengan kerja nyata. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memulihkan kehidupan masyarakat dan mendorong kebangkitan wilayah terdampak,” ujar Tito.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran yang mengikuti kegiatan rapat secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Padang memaparkan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana di daerahnya.
Dalam penyampaiannya, Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh data kebutuhan masyarakat telah dikompilasi dan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar percepatan bantuan.
Ia berharap penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, termasuk dana tunggu hunian (DTH), dapat direalisasikan sebelum bulan Ramadan.
“Kita berharap sebelum puasa bantuan ini sudah disalurkan, sehingga masyarakat terdampak bisa bertahan untuk sementara,” ujar Fadly Amran.
Berdasarkan data Pemko Padang, tercatat lebih dari 1.100 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 550 rumah rusak berat atau hanyut, 160 rusak sedang, dan sekitar 600 rusak ringan.
Selain pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga mulai memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk sawah, ladang, dan mata pencaharian yang terdampak.
Pemko Padang saat ini juga tengah mempersiapkan tahap groundbreaking pembangunan hunian tetap (huntap), dengan dukungan pembiayaan utama dari pemerintah pusat dan pembagian kewenangan pelaksanaan bersama pemerintah provinsi dan kota.
“Ini adalah kerja bersama, dengan anggaran dari pemerintah pusat, agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak,” pungkas wali kota jebolan Universitas Seattle, Amerika Serikat itu. (ren/rel)
