PADANG, METRO—Universitas Andalas (Unand) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam rangka kolaborasi pendataan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia serta penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Rabu (14/1), di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Rektorat Kampus Limau Manis.
Penandatanganan PKS dilakukan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dan Wakil Rektor IV Universitas Andalas Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi, dan Kerja Sama, Prof. Henmaidi. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak pada Desember 2025.
Prof. Henmaidi menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional berbasis data.
“Unand berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi akademik yang nyata melalui penguatan pendataan hingga ke tingkat desa. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung Satu Data Indonesia, tetapi juga memperkuat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terarah, akurat, dan berbasis bukti,” ujar Prof. Henmaidi.
Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam proses pendataan juga menjadi bagian dari penguatan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan pentingnya penguatan kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional yang adaptif dan berkelanjutan.
“Penguatan kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pendukung data induk rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan pembangunan ke depan,” jelas Vivi Yulaswati.
Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Unand menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan data yang berkualitas, terstandar, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor.
Melalui PKS ini, Unand dan Bappenas akan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain pendataan di wilayah yang disepakati, pengembangan metodologi dan instrumen survei sesuai standar Satu Data Indonesia, pemanfaatan aplikasi digital pengumpulan data, serta penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan pembangunan kewilayahan berbasis data dan bukti. (ren/rel)
