Siti Rizkiaty Fatimah Ritonga (PNS di Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan)
Indonesia bukan sekadar sebuah negara; ia adalah laboratorium geologi dunia yang sedang bernapas. Terletak di jantung Ring of Fire, kita tidak hanya hidup berdampingan dengan risiko, tetapi secara harfiah berpijak di atasnya. Setiap tahun, dinamika bumi—gempa tektonik, tsunami, banjir bandang, hingga letusan gunung berapi—menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kebangsaan kita. Namun, di balik keindahan bentang alamnya, Indonesia menyimpan sebuah paradoks pembangunan: kita mahir merencanakan kemajuan masa depan, tetapi sering kali gagap dalam memproteksi apa yang telah dibangun dari amukan alam.
Rentetan peristiwa di sepanjang Pulau Sumatera menjadi pengingat nyata. Dari Aceh hingga Sumatera Barat, ancaman bencana terus menuntut kesigapan yang berkelanjutan. Di sinilah tantangan strategis manajemen keuangan negara muncul. Kita telah menunjukkan visi besar melalui investasi ratusan triliun rupiah pada pengembangan sumber daya manusia lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun pertanyaannya, mengapa kita belum memiliki sistem pendanaan kebencanaan yang sama tangguh dan proaktifnya?
Terdapat sebuah logika pembangunan fundamental yang perlu ditegaskan. Jika LPDP dirancang sebagai mesin akselerasi untuk membawa bangsa ini melompat dua dekade lebih cepat menuju Indonesia Emas, maka Dana Abadi Kebencanaan adalah sabuk pengaman yang memastikan peradaban kita tidak mundur dua dekade hanya dalam semalam.
Kita kerap menyaksikan sebuah daerah membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan jerih payah selama puluhan tahun, hanya untuk melihatnya rata dengan tanah dalam hitungan detik. Tanpa dukungan dana abadi yang kuat, bencana berubah menjadi mesin “reset” yang kejam. Pemerintah daerah dipaksa memulai pemulihan dari titik nol, menguras anggaran pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan, hanya demi mengembalikan fungsi dasar infrastruktur. Membiayai masa depan melalui pendidikan adalah langkah kemajuan, tetapi melindungi hasil pembangunan tersebut adalah wujud ketahanan peradaban yang sejati.
Data memberikan perspektif yang jernih atas kesenjangan prioritas ini. Hingga akhir 2023, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP telah mencapai sekitar Rp139,11 triliun—sebuah capaian luar biasa yang menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola dana secara proaktif. Namun, jika menengok sisi lain, Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai embrio dana abadi kebencanaan baru memiliki modal awal sekitar Rp7,3 triliun.
Angka tersebut terasa jauh dari memadai jika dibandingkan dengan realitas lapangan. Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Artinya, modal awal dana kebencanaan kita bahkan belum mampu menutup kerugian satu tahun bencana rata-rata. Akibatnya, setiap kali bencana besar terjadi, pemerintah terjebak dalam pola refocusing anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun puskesmas di pelosok Kalimantan atau memperbaiki jalan di Papua terpaksa dialihkan untuk menutup kebutuhan darurat di wilayah terdampak. Pola “gali lubang tutup lubang” ini secara tidak langsung menghambat pemerataan pembangunan nasional.
Wilayah Sumatera memberikan pelajaran penting bahwa dalam kebencanaan, kecepatan adalah mata uang utama. Di tengah reruntuhan, birokrasi yang lamban adalah musuh kedua setelah bencana itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi dari “birokrasi kertas” menuju kecepatan digital.
Di sinilah konsep asuransi parametrik yang terintegrasi dengan dana abadi menjadi solusi konkret. Bayangkan sebuah mekanisme di mana bantuan tidak lagi menunggu proposal yang harus ditandatangani pejabat di tengah puing-puing. Dengan dukungan teknologi digital, dana dapat dicairkan secara otomatis segera setelah parameter teknis—misalnya kekuatan gempa di atas skala tertentu—terekam oleh sensor. Proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dapat dipangkas menjadi hitungan hari, memastikan bantuan hadir tepat ketika masyarakat berada pada titik paling rentan.
Logika ini sejatinya telah kita terapkan dalam pengelolaan beasiswa LPDP yang serba digital dan terukur. Jika kita mampu mengirim ribuan mahasiswa ke universitas terbaik dunia dengan sistem yang profesional, maka seharusnya kita juga mampu menyalurkan dana darurat ke desa-desa di sepanjang Sesar Sumatera dengan efisiensi yang setara.
Urgensi dana abadi kebencanaan juga terletak pada fungsinya sebagai penjamin asuransi aset publik. Selama ini, ketika sekolah atau rumah sakit hancur akibat bencana, proses rekonstruksi kerap menunggu tahun anggaran berikutnya. Dampaknya, anak-anak terpaksa belajar di tenda darurat selama bertahun-tahun, sementara layanan kesehatan lumpuh.
Dengan pengelolaan dana abadi di bawah Badan Layanan Umum (BLU) yang profesional, hasil investasi dana pokok dapat dimanfaatkan untuk membayar premi asuransi gedung-gedung publik. Ketika bencana terjadi, klaim asuransi dapat segera dicairkan dan pembangunan kembali sekolah atau puskesmas dapat langsung dimulai tanpa mengganggu postur APBN tahun berjalan. Inilah cara memastikan bahwa “investasi otak” melalui pendidikan tidak terhenti hanya karena fasilitas fisiknya lenyap ditelan bencana.
Menempatkan dana abadi kebencanaan sebagai prioritas bukanlah soal menambah beban anggaran, melainkan langkah strategis untuk mengamankan fondasi pembangunan nasional. Di negara yang berdiri di atas pertemuan lempeng tektonik, ketidakpastian alam harus dikelola dengan kepastian finansial. Kita tidak boleh terus menjadi pemadam kebakaran finansial yang baru sibuk mencari dana ketika asap sudah membumbung.
Jika kita mampu berkomitmen secara kolektif untuk menyekolahkan generasi muda ke universitas terbaik dunia, maka kita juga harus memiliki komitmen yang sama kuatnya untuk memastikan bahwa negara yang kelak mereka pimpin tidak lumpuh akibat kegagalan kita mengantisipasi risiko finansial bencana. Dana abadi kebencanaan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan bagi siapa pun yang ingin melihat Indonesia tetap berdiri tegak, seberapa pun kuatnya bumi berguncang. Sudah saatnya kita menabung nyawa dan peradaban, sebelum alam kembali menagih janji.(*)
