PADANG, METRO—Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial kebencanaan dan bantuan reguler segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan mengacu pada satu data yang telah diverifikasi, agar proses pemulihan sosial dan ekonomi warga dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Sosial tengah mempercepat proses administrasi untuk penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial RI (Kemensos) bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di daerah tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Ricky Januardi Alexander, mengungkapkan fokus utama bantuan meliputi santunan ahli waris, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan penguatan ekonomi warga. Bantuan sosial tidak hanya bertujuan meringankan beban korban, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Sekarang, Dinsos telah merampungkan asesmen dan pendataan terhadap korban jiwa. Tercatat sebanyak 11 orang warga Kota Padang meninggal dunia akibat bencana tersebut,” kata Ricky, Selasa (13/1).
Ia menjelaskan, Dinsos Kota Padang juga sedang dalam tahap pembuatan SK untuk diusulkan ke Kemensos RI agar ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta per jiwa.
“Insya Allah, bantuan ini ditargetkan cair pada bulan Januari ini,” ujar Ricky.
Selain santunan kematian, Pemko Padang juga memprioritaskan pemberian jaminan hidup (jadup) bagi keluarga yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat. Berdasarkan data terbaru, terdapat 374 Kepala Keluarga (KK) dengan total 1.416 jiwa yang berhak mendapatkan bantuan ini.
Ricky menambahkan bahwa data ini masih bersifat dinamis mengingat adanya banjir susulan pada 2 Januari 2026 yang memperluas dampak kerusakan.
“Sesuai Permensos Nomor 4, indeks bantuan jadup adalah Rp10 ribu per jiwa per hari selama 90 hari atau tiga bulan. Namun, informasinya akan ada kenaikan nilai santunan tersebut dari pusat,” jelasnya.
Tak hanya bantuan kebutuhan dasar, Dinas Sosial juga tengah melakukan pendataan melalui pihak kecamatan untuk program penguatan ekonomi. Bantuan ini menyasar warga yang kehilangan tempat usaha atau sarana usaha yang rusak akibat terendam banjir, seperti pelaku usaha mikro dan peternak.
Ricky menjelaskan, pemberian bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Tujuan penguatan ekonomi ini adalah untuk meringankan beban keluarga agar mereka bisa kembali mandiri dan ekonomi mereka tumbuh kembali pascabencana,” pungkas Ricky.
Untuk diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketepatan data menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan. Data awal dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Hal paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah data dan mekanisme penyalurannya. Untuk itu, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Saifullah Yusuf saat menghadiri rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1) lalu.
Setelah data penerima bantuan dinyatakan final, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan sesuai hasil verifikasi. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank milik negara atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan kondisi dan akses di masing-masing daerah.
Dalam penanganan pascabencana ini, Kemensos menyiapkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari santunan, jaminan hidup, penyediaan hunian, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar dua triliun rupiah, dengan lebih dari enam ratus miliar rupiah yang sudah siap disalurkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa bantuan sosial tidak hanya bertujuan meringankan beban korban, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Warga terdampak akan didorong untuk masuk ke dalam program bantuan berkelanjutan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Pemberian bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” ujarnya. (ren)
