PARIAMAN, METRO—Wali Kota Pariaman, Yota Balad, memaparkan kondisi kerusakan Kota Pariaman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, kemarin.
Rakor strategis ini dibuka Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Yota Balad menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehab-rekon pascabencana di Kota Pariaman diperkirakan mencapai angka Rp589 miliar.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan lintas OPD, total nilai kerusakan akibat bencana tersebut mencapai Rp497miliar dengan rincian di sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, infrastruktur Rp452 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar, nilai kerusakan tersebut merupakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi fisik agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana,” ujarnya.
Selain kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan nilai kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp.Rp499 miliar. Kerugian ini berasal dari terganggungnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat seperti kehilangan pendapatan sektor UMKM dan perdagangan, sektor pertanian dan perikanan, gangguang layanan publik dan pendidikan, layanan kesehatan dan sektor pariwisata.
Berdasarkan akumulasi nilai kerusakan dan kerugian, serta mempertimbangkan kebutuhan peningkatakan ketahanan wilayah terhadap bencana, pemerintah daerah menyusun kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar, dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana, dan relokasi rumah yang berada daerah sepanjang aliran sungai.
Sedangkan untuk sektor infrastruktur, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana untuk pelayanan transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, dan irigasi. Kemudian sektor ekonomi pemulihan akan dilaksanakan secara langsung berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi yang meliputi pemulihan usaha masyarakat untuk mengembalikan kegiatan ekonomi dan kapasitas produksi, serta sub sektor pariwisata. Kebutuhan dana R3P tersebut akan diusulkan melalui dukungan APBD, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bencana Hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman pada akhir November 2025 lalu juga berdampak pada sekitar 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Berdasarkan pendataan, total rumah yang terdampak/terendam sebanyak 2.377 rumah, dengan kerusakan rumah tercatat sebanyak 45 unit dan relokasi rumah sebanyak 10 unit.
“Selain permukiman, bencana juga mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital diantaranya, infrastruktur transportasi seperti 13 ruas jalan, 4 unit jembatan, 15 unit fasilitas keselamatan jalan, 6 unit drainase jalan dan 2 unit transportasi laut.
Kemudian, bencana juga merusak gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, dan irigasi, hingga drainase, sistem penyediaan air bersih, serta ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” ujarnya
Sementara itu, Sestama BNPB, Rustian, mengharapkan finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel. “Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mensupport dukungan rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak, sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (efa)
