BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi resmi menggelar kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, pada Jumat, 9 Januari 2026, sebagai langkah awal dalam menyiapkan arah pembangunan daerah dua tahun ke depan.
Kepala Bappelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menegaskan bahwa kick off meeting ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, dokumen RKPD memiliki peran strategis karena menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah daerah dan kebijakan pembangunan nasional.
“RKPD tidak dapat berdiri sendiri. Dokumen ini harus selaras dengan program prioritas daerah, RPJMD, serta kebijakan nasional agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” jelas Ade.
Ia memaparkan sistematika penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, agenda kerja perencanaan, serta pentingnya keselarasan antar dokumen perencanaan. Penyusunan RKPD 2027 diarahkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi 2025–2029, yakni Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya.
Visi tersebut dijabarkan melalui sejumlah program unggulan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa, pembangunan sarana prasarana kota, perlindungan sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, Ade menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 turut mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, proyeksi pendapatan, serta estimasi belanja daerah. Belanja wajib seperti belanja SDM, operasional kantor, pelayanan publik, dan hibah wajib tetap menjadi perhatian utama.
Pendekatan money follow program priority diterapkan agar alokasi anggaran benar-benar fokus pada program prioritas, usulan Musrenbang, serta pokok-pokok pikiran DPRD. “Perencanaan diarahkan agar cepat, terukur, dan tepat sasaran sebagai komitmen percepatan penyusunan dokumen RKPD,” ujarnya.
Ade juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diantisipasi pada 2027, seperti kebencanaan dan perubahan iklim yang menuntut perencanaan adaptif. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi perhatian bersama, terutama terkait pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40 persen, kewajiban belanja pegawai, serta ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat.
RKPD 2027 juga harus mengakomodasi berbagai mandatory program nasional, seperti Universal Health Coverage (UHC), swasembada pangan, dan program sejuta rumah.
“Melalui kick off meeting ini, kami berharap penyusunan RKPD 2027 dapat lebih tepat waktu, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif,” ungkap Ade.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menekankan pentingnya meninjau kegiatan prioritas Tahun 2027 secara cermat hingga ke tingkat subkegiatan. Hal ini diperlukan agar arah pembangunan daerah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, termasuk dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemko Bukittinggi, lanjut Ramlan, juga akan membentuk satuan tugas khusus peningkatan PAD dengan target yang jelas dan langkah percepatan yang terukur.
“Yang terpenting, program pemerintah harus terlaksana dengan baik. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, seperti penyelesaian tiga pasar dan pengelolaan sejumlah aset daerah. Tahapannya harus jelas, ada tim kajian dan keputusan pemerintah. Ke depan, tantangan cukup berat sehingga dibutuhkan percepatan dan sinergi,” tegasnya.
Ramlan menambahkan, prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 akan diarahkan pada penataan wajah kota, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan jalur menuju objek wisata, serta penguatan infrastruktur pendukung pariwisata. Langkah ini bertujuan menjadikan Bukittinggi sebagai kota wisata yang lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing.
“Selain itu, prioritas juga diberikan pada sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan infrastruktur kota. Di bidang pendidikan diarahkan pada pembangunan sekolah dan modernisasi sarana. Sektor pariwisata difokuskan pada rehabilitasi dan penguatan fasilitas TMSBK serta pemeliharaan bangunan bersejarah. Untuk perdagangan diprioritaskan rehabilitasi pasar, sementara infrastruktur kota meliputi penataan lampu kota, drainase, trotoar, kawasan strategis, serta rencana pembangunan beberapa kantor layanan,” pungkasnya. (pry)
