PADANG, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar komitmen mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Sumbar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesiapan DPRD Sumbar dalam mendukung kebijakan pergeseran anggaran, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumbar apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme,” ujar Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor pada November 2025, Kamis (8/1).
Dikatakan Muhidi, setiap pengajuan perubahan atau pergeseran anggaran harus dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Dukungan DPRD sangat penting untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak terkait pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi,” tegas dia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
“Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun kembali berbagai sektor yang mengalami kerusakan akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar,” ungkap Mahyeldi.
Perinciannya, jelas gubernur, kerusakan sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar.
“Berdasarkan data sementara total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumbar mencapai Rp31,686 triliun,” tutup dia. (rgr)
