JAKARTA, METRO–Pemerintah membangun Sekolah Rakyat (SR) dari tingkat SD hingga SMA sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan berkualitas dan memutus rantai kemiskinan.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 6,6 triliun sepanjang 2025. Dana sebesar Rp 5,4 triliun digunakan untuk renovasi sentra pendidikan dan Rp 1,1 triliun untuk penyelenggaraan pendidikan.
“Per 31 Desember 2025, realisasi anggaran program Sekolah Rakyat sebesar Rp 6,6 triliun atau 85 persen dari pagu,” kata Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1).
Saat ini sudah berdiri 166 Sekolah Rakyat yang melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Sebanyak 15.895 siswa-siswi dari keluarga kurang mampu menikmati pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Anggaran Sekolah Rakyat itu untuk mendidik 15.895 siswa kurang mampu, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA,” ungkap Thomas.
Siswa-siswi Sekolah Rakyat mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari pemeriksaan kesehatan, talent mapping, kompetensi dasar akademik, penguatan kedisiplinan, Boarding School (asrama), seragam dan perlengkapan sekolah, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, serta dukungan pembelajaran digital.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas keberadaan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan.
Pembangunan sekolah rakyat akan ditambah secara bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun. Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau masyarakat menengah bawah.
“Ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita,” ujar Prabowo. (jpg)
