PADANG, METRO—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp13,52 triliun untuk Sumatra Barat (Sumbar) merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini, anggaran jumbo tersebut tidak sekadar angka, tetapi bentuk konkret keberpihakan negara agar masyarakat Sumbar dapat segera bangkit, memulihkan ekonomi, serta menjalani kembali kehidupan sosial secara normal.
“Ini bukan sekadar janji. Pemerintah sudah mengunci anggaran Rp13,52 triliun khusus infrastruktur. Artinya, pemulihan Sumatra Barat menjadi prioritas nasional,” tegas Andre Rosiade, Selasa (6/1).
Andre menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan pada empat sektor strategis yang langsung berdampak pada denyut kehidupan masyarakat. Pertama, pemulihan konektivitas wilayah melalui perbaikan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat bencana.
Kedua, penguatan tata air dan irigasi dengan melakukan normalisasi sungai serta perbaikan saluran irigasi pertanian sebagai langkah antisipatif terhadap banjir sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Ketiga, pembenahan sanitasi dan air bersih, termasuk perbaikan jaringan SPAM/PDAM, sanitasi lingkungan, serta penataan kawasan permukiman terdampak bencana. Keempat, rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah, madrasah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, puskesmas, hingga rumah sakit.
Andre menekankan bahwa anggaran Rp13,52 triliun tersebut murni untuk infrastruktur. Di luar itu, pemerintah pusat juga menyiapkan alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan dan renovasi rumah warga yang rusak, serta pemulihan lahan pertanian berupa sawah dan ladang.
“Jadi penanganannya tidak setengah-setengah. Infrastruktur dibenahi, rumah warga diperbaiki, pertanian dipulihkan. Ini skema pemulihan total,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat itu.
Andre Rosiade juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal realisasi anggaran tersebut agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari tujuan utama pemulihan rakyat.
“Uang negara ini harus benar-benar kembali ke rakyat. Jika dikawal bersama, Sumatera Barat tidak hanya pulih, tapi bangkit lebih kuat,” pungkasnya. (*)
