PDG. PANJANG, METRO–Pemerintah Kota Padang Panjang terus mempercepat pemulihan pascabencana melalui penguatan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut ditegaskan dengan keikutsertaan Pemko dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Selasa (6/1).
Rakor nasional tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan diikuti kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah yang terdampak bencana.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan kebijakan dalam validasi data kerusakan dan pengungsi, percepatan penyaluran bantuan, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Mendagri Tito menegaskan, akurasi dan kecepatan pendataan merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan penanganan bencana. Ia meminta seluruh Pemerintah Daerah memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Data yang akurat menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan dapat berjalan optimal,” tegas Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memaparkan berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk Kota Padang Panjang, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Bantuan tersebut meliputi dukungan hunian sementara atau hunian tetap berupa bantuan tunai sebesar Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga.
Selain itu, bantuan jaminan hidup (jadup) diberikan secara tunai sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, yang disalurkan melalui kepala keluarga sesuai jumlah anggota keluarga.
Besaran jadup tersebut ditetapkan berdasarkan kajian bersama Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.000 per orang per hari, meningkat Rp5.000 dari ketentuan sebelumnya. Kemensos juga memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan rintisan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga, sesuai hasil asesmen lapangan.
Sementara itu, Deputi IV BNPB, Jarwansyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. BNPB terus melakukan pendampingan teknis, terutama dalam verifikasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum di daerah terdampak.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemko dalam percepatan pemulihan. Ia menyampaikan, Pemko telah menyalurkan santunan kepada ahli waris 25 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta per korban.
“Pemko berkomitmen memastikan seluruh hak masyarakat terdampak bencana terpenuhi. Kami terus mempercepat pendataan, penyaluran bantuan, serta pemulihan layanan dasar agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan, Pemko telah melakukan sejumlah langkah, antara lain percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum melalui koordinasi lintas OPD, penyaluran bantuan sosial dan logistik, pendampingan warga di hunian sementara, serta pemulihan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, para staf ahli dan asisten, kepala OPD terkait. Melalui penguatan sinergi Pusat dan Daerah ini, Pemko berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (rmd)
