AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam secara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana alam dan menetapkan peralihan ke masa transisi menuju pemulihan selama enam bulan ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam.
Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah, mengatakan keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat evaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana alam yang digelar di Aula Kantor Bupati Agam, Senin (5/1).
“Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan penanganan yang telah dilakukan, status tanggap darurat resmi kita akhiri dan kita beralih ke masa transisi menuju pemulihan,” ujar Bupati.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, S.E., M.Com., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Agam Muhammad Luthfi AR, para kepala OPD, camat dari wilayah terdampak, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat itu, Bupati Agam memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah strategis yang akan ditempuh pada masa transisi pemulihan.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tercatat sebanyak 165 orang. Korban tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Malalak 16 orang, Matur 1 orang, Tanjung Raya 10 orang, Palupuah 1 orang, Palembayan 136 orang, serta Ampek Nagari 1 orang.
“Selain itu, masih terdapat 37 orang yang dinyatakan hilang. Dari total korban meninggal dunia, sebanyak 23 orang belum teridentifikasi, terdiri dari 18 jenazah utuh dan 5 bagian tubuh,” ungkap Rahmat.
Ia juga menyebutkan, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 3.246 jiwa. Para pengungsi saat ini menempati masjid, mushala, serta rumah sanak keluarga. Sementara itu, korban yang masih menjalani perawatan medis tercatat sebanyak tiga orang dan dirawat di RSUD setempat.
Dari sisi kerusakan dan kerugian, dampak bencana di Kabupaten Agam diperkirakan mencapai lebih dari Rp6,5 triliun. Sebanyak 1.729 rumah dilaporkan rusak berat dan hanyut akibat bencana. Data tersebut masih berpotensi bertambah, mengingat masih terdapat 14 rumah yang berada dalam kondisi terancam longsor dan tengah menjalani proses verifikasi di lapangan.
Selain permukiman, sektor pertanian juga mengalami kerugian signifikan dengan nilai taksiran lebih dari Rp123 miliar. Kerusakan lahan pertanian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.
Terkait penanganan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Agam telah merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) di lima kecamatan terdampak. Di Kecamatan Palembayan, huntara akan dibangun di tiga lokasi, yakni Lapangan Bola SD 05 Kayu Pasak, Padang Gantiang, dan Lapangan Jajaran Tamtaman.
Sementara di Kecamatan IV Koto, huntara direncanakan di Ujuang Bancah, Balingka. Untuk Kecamatan Malalak, huntara akan dibangun di Lapangan Lambah, Jorong Bukik Malanca. Di Kecamatan Palupuah, pembangunan huntara direncanakan di Lapangan Pakan Salasa Jorong Guntuang dan Bateh Gadang. Sedangkan di Kecamatan Tanjung Raya, huntara akan dibangun di Jorong Bancah, Nagari Maninjau, serta kawasan objek wisata Linggai.
Dalam rangka normalisasi sungai dan pembersihan material banjir bandang, BPBD Agam menyebutkan kebutuhan sebanyak 63 unit alat berat ekskavator yang akan difokuskan di Kecamatan Palembayan, Palupuah, Malalak, dan Tanjung Raya.
Rapat evaluasi juga membahas laporan bantuan dan donasi yang masuk ke Kabupaten Agam. Hingga saat ini, total donasi yang diterima mencapai lebih dari Rp2,736 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp800 juta telah direalisasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak, seperti beras, sarden, dan minyak goreng. Sementara dana sebesar Rp1,877 miliar disepakati untuk dikelola bersama BAZNAS.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Agam, Ilham, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan bencana. Ia berharap proses pemulihan dapat berjalan optimal hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kapolres Agam AKBP Muari mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Senada dengan itu, Dandim 0304 Agam Letkol Inf Slamet Dwi Santoso menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh pekerjaan di lapangan berjalan efektif dan terarah.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, Basarnas, serta para relawan yang telah berkontribusi sejak awal masa tanggap darurat. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan optimal, apa pun status kebencanaan yang ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Agam menegaskan bahwa meskipun bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya mendapat dukungan besar dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, kementerian terkait, hingga Presiden dan Wakil Presiden.
“Ini membuktikan bahwa Kabupaten Agam tidak sendiri dalam menghadapi bencana. Dengan berakhirnya status tanggap darurat dan masuk ke masa transisi pemulihan, seluruh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak akan terhambat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi tersebut, disepakati bahwa status tanggap darurat bencana di Kabupaten Agam resmi berakhir dan beralih ke masa transisi pemulihan selama enam bulan ke depan. Apabila dalam periode tersebut proses pemulihan belum berjalan optimal, maka masa transisi akan diperpanjang sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. (pry)
