AGAM, METRO–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat total kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp6,5 triliun. Kerugian itu berasal dari kerusakan rumah warga, fasilitas umum, sarana pendidikan, pertanian, peternakan, hingga infrastruktur lainnya.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pendataan awal yang dihimpun dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
“Total kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp6,5 triliun. Data ini merupakan hasil pendataan yang dilakukan OPD dan masih akan terus diperbarui,” ujar Rahmat saat rapat koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Senin.
Ia menjelaskan, kerugian terbesar berasal dari sektor permukiman. Sebanyak 1.729 unit rumah dilaporkan mengalami rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam. Selain itu, tercatat 27 unit tempat ibadah dan 121 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.
Tak hanya itu, bencana juga mengakibatkan rusaknya 40 unit jembatan, serta berdampak pada lahan pertanian, jaringan jalan, perkantoran, hingga sektor peternakan.
“Seluruh data kerusakan ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi di lapangan oleh tim teknis terkait,” jelas Rahmat.
Rahmat menambahkan, rangkaian bencana alam yang melanda Kabupaten Agam telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kerusakan infrastruktur.
Bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung yang terjadi pada akhir November 2025 telah menyebabkan 165 orang meninggal dunia. Korban tersebar di Kecamatan Malalak sebanyak 16 orang, Matur satu orang, Tanjung Raya 10 orang, Palupuh satu orang, Palembayan 136 orang, serta Ampek Nagari satu orang.
Selain korban jiwa, bencana tersebut juga memaksa sebanyak 3.246 jiwa mengungsi ke berbagai lokasi aman.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama di sektor pendidikan, pemenuhan logistik, dan infrastruktur dasar.
Saat ini, Pemkab Agam tengah mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak di lima kecamatan, yakni Palembayan, Ampek Koto, Malalak, Palupuh, dan Tanjung Raya.
Untuk mendukung percepatan pembersihan material bencana serta membuka kembali akses wilayah terdampak, BPBD Agam menyebutkan kebutuhan sebanyak 63 unit alat berat, terdiri dari ekskavator dan truk jungkit (dump truck). (pry)
