A.YANI, METRO—Pemko Padang terus mematangkan data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda akhir November 2025 lalu untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan bahwa total kerugian akibat bencana akhir November lalu mencapai Rp2,97 triliun.
Kerusakan tersebut yaitu pada ribuan rumah warga hingga infrastruktur vital di lima kecamatan terdampak. Laporan tersebut disampaikan Fadly Amran usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara daring di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1).
Fadly memaparkan data rinci dampak bencana banjir dan longsor yang menerjang lima kecamatan di Kota Padang pada akhir November 2025. “Kerusakan rumah tinggal mencapai 5.523 unit. Rinciannya adalah 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit lainnya mengalami rusak ringan,” ucap Fadly saat menyampaikan kepada Mendagri.
Fadly menjelaskan, bahwa tercatat sebanyak 67.563 jiwa terdampak langsung oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang tersebut.
Kemudian, kata Fadly, akibat bencana yang melanda Padang, tercatat kerusakan pada 13 jembatan utama, jalan sepanjang 74.327 meter.
Selain itu, juga terjadi kerusakan pada 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi yang mengancam sektor pertanian daerah.
“Total estimasi kerugian secara keseluruhan akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun,” ujar Fadly.
Pada kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk melakukan validasi cepat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai. Hal itu terkait akurasi data yang disebut Mendagri sebagai fondasi penyaluran bantuan,
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Validasi data terus kami kebut agar bantuan darurat, rencana relokasi, hingga perbaikan infrastruktur dari kementerian terkait dapat tepat sasaran dan tepat waktu,” beber Fadly.
Saat ini, kata Fadly, pihaknya sedang mengevaluasi sistem mitigasi bencana di Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya tahan kota terhadap ancaman bencana serupa di masa depan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terdampak untuk aktif berkoordinasi dengan BNPB. Sebab data yang valid menjadi kunci agar bantuan relokasi hingga perbaikan fasilitas publik tidak terkendala administrasi.
“Kepala daerah harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik agar pemulihan berjalan cepat,” ungkap Tito. (ren)
