BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 4 Persen pada 2026, Pemulihan Infrastruktur Pertanian dan Penguatan UMKM jadi Kunci

PADANG, METRO–Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tahun 2026 maksimal pada angka 4 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan pro­yeksi tahun 2025 yaitu 4,9 persen.

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Madjid Ikram, pada media briefing overview perekonomian 2025 dan outlook perekonomian 2026 di Kota Padang, Senin (5/1).

“Kami tidak terlalu optimisitis pertumbuhan eko­nomi Sumbar bisa sesuai proyeksi. Akhir tahun yang menjadi peak season, biasanya terjadi pertumbuhan di sektor pariwisata, ternyata daerah kita me­ngalami bencana hidrometeorologi. Hal itu juga me­nurunkan daya beli ma­syarakat,” kata Abdul Majid.

Lebih lanjut Abdul Madjid menjelaskan, pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung eko­nomi Sumbar, paling terdampak oleh bencana a­lam. Kerusakan lahan di kabupaten sentra produksi seperti Agam dan Tanah Datar akibat banjir dan longsor mengakibatkan penurunan pasokan yang signifikan.

“Bencana hidrometeorologi ini tidak hanya merusak lahan, tetapi juga me­nurunkan daya beli ma­syarakat. Momen Nataru (Natal dan Tahun Baru) yang biasanya terjadi lonjakan permintaan, kali ini justru cenderung menurun,” tambahnya.

Menurut Majid, kinerja pertumbuhan ekonomi Sum­bar pada 2025 menghadapi tantangan. Pada triwulan III 2025, ekonomi Sumbar tumbuh sebesar 3,36 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,94 persen (yoy).

“Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya investasi, terbatasnya belanja pemerintah, serta penurunan kinerja pada beberapa lapangan usaha utama. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mengalami tekanan cukup berat,” ung­kap dia.

Secara keseluruhan, kata Majid, pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,33 hingga 4,13 persen (yoy). Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh terbatasnya belanja pemerintah dan tertahannya konsumsi masyarakat, yang berdampak pada pe­nurunan kinerja sektor kon­struksi, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan.

“Sedangkan pada ta­hun 2026, untuk mencapai target pertumbuhan eko­nomi 4 persen, Bank Indonesia memiliki langkah strategis dalam pemulihan Infrastruktur dan UMKM di Sumbar,” tutur dia.

Ditegaskan Majid, pe­mulihan infrastruktur pertanian harus dilaksanakan konsisten. Pihaknya mendorong percepatan perbaikan sistem pengairan dan irigasi di lahan terdampak. Penanganan yang lambat berisiko pada hilangnya luas lahan produktif secara permanen.

“Perbaikan sistem pengairan dan irigasi di lahan terdampak perlu cepat dilakukan. Jika penanganan lambat, berisiko pada hilangnya luas lahan produktif secara permanen. Pe­mulihan harus dilakukan secara konsisten agar pertumbuhan ekonomi Sumbar mampu bertahan di angka 4 persen,” tegas dia.

Selanjutnya, strategi kedua, kata Majid, penguatan UMKM Inklusif. BI akan berkolaborasi dengan BU­MN dan lembaga terkait untuk membangkitkan kem­bali pelaku UMKM, khususnya di Kota Padang dan kabupaten terdampak bencana, agar ekonomi tetap bergerak secara inklusif.

“Ini adalah tugas berat kita bersama. Proses pe­mulihan ekonomi saat ini sudah berjalan, namun perlu diperkuat dengan langkah rekonstruksi dan perluasan akses pa­sar a­gar pertumbuhan eko­no­mi Sumatera Barat dapat kem­bali meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Inflasi di Sumbar Salah Satu Tertinggi di Indonesia

Majid mengatakan, pa­da November 2025, Sumbar tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24 persen (month to month/mtm). Namun secara tahunan, inflasi masih berada di level 3,93 persen (year on year/yoy). Kondisi tersebut, inflasi Sumbar hingga November 2025 tercatat sebesar 3,62 persen (year to date/ytd), berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,51 persen.

“Ada peristiwa utama yang mendorong inflasi lebih tinggi sepanjang 2025, yakni cuaca kemarau pada Juni hingga September serta bencana hidrometeorologi yang terjadi menjelang akhir tahun. Kondisi tersebut diperkirakan akan membuat inflasi Sumbar tahun 2025 tetap berada di atas target,” ungkap Majid.

Dikatakan Majid, pada semester I 2025, inflasi Sumbar sebenarnya relatif terjaga dengan baik dan masih berada dalam koridor sasaran 2,51 persen. Namun mulai Agustus terjadi cuaca ekstrem yang berdampak besar pada sektor pertanian.

“Gangguan pada sektor pertanian menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis yang menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya dari kelompok bahan makanan. Ke­naikan harga dimulai dari beras, kemudian diikuti bawang merah dan cabai,” ujar dia.

Sementara itu, ungkap Majid, memasuki dua pekan Desember 2025, tekanan inflasi khususnya pada komoditas pangan mulai mereda. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pengendalian harga yang dilakukan Bank Indonesia, terutama pada komoditas cabai.

“Upaya pengendalian sudah mulai menunjukkan hasil. Namun bencana hi­drometeorologi yang terjadi di akhir November kem­bali memberikan tekanan, terutama akibat terganggunya jalur distribusi. Perubahan jalur distribusi menyebabkan biaya transportasi meningkat, sehingga harga pangan dan se­jumlah komoditas lainnya terpaksa naik secara fundamental. Selain komoditas pangan, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang cukup signifikan,” kata dia.

Ke depan, ditegaskan Majid, Bank Indonesia mem­proyeksikan inflasi Sumatera Barat pada ta­hun 2026 akan kembali terjaga dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional.

“Untuk itu, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus mendorong berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, menjaga kelancaran distribusi, hingga memperkuat sinergi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (rgr)