Selain itu, jika terdapat komunitas Batak di Jakarta, kota-kota lain, atau bahkan di luar negeri yang ingin menyalurkan bantuan, Presiden mempersilakan untuk berkoordinasi deÂngan Badan Nasional PeÂnanggulangan Bencana (BNPB). Mekanisme peÂnyaluran nantinya akan diatur oleh pemerintah daerah setempat.
“Kita kalau bantuan ikhlas dan tulus nanti kita serahkan. Mekanisme kita serahkan mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening seperti apa,” lanjutnya.
Presiden juga menegaskan bahwa bantuan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak, selama tetap berÂkoordinasi dengan pemeÂrintah.
“Mungkin dana bantuan pascabencana mau kiÂrim langsung silakan, dari dalam negeri memberi sumbangan silakan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya,” tegas Prabowo.
Yang terpenting, lanjut Presiden, bantuan tersebut harus diberikan dengan niat tulus tanpa kepentiÂngan apa pun. “Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif yang penÂting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita, di manapun itu tujuan kita,” tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah menaÂngani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa meÂngurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1).
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak. (*)















