Kementerian PUPR Identifikasi Kerusakan Infrastruktur di Agam

AGAM, METRO–Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah, menerima kunjungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Rumah Dinas Bupati Agam, Rabu (31/12).

Rombongan tersebut dipimpin oleh Direktur Kepatuhan Intern DJPS, Ir. Agung Hari Prabowo, M.T., bersama perwakilan Kementerian PUPR, Ijihat.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka ko­ordinasi rencana penanganan infrastruktur bidang prasarana strategis pascabencana di Kabupaten Agam.

Dalam pertemuan tersebut, Ijihat me­nya­m­paikan bahwa DJPS telah melaksanakan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur strategis yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah -langkah penanganan selanjutnya.

Ia menjelaskan, penanganan sarana pen­didikan akan dibagi sesuai kewenangan.

Untuk sekolah, penanganannya akan dilak­sanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara itu, penanganan madrasah akan segera dilaksanakan oleh DJPS. Khusus madrasah yang hanyut atau hilang akibat bencana, diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait penetapan lokasi pembangunan yang baru.

Selain itu, turut dibahas rencana pembangunan hunian sementara (huntara) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR.

Huntara tersebut direncanakan berada di area hall dengan konstruksi bangunan semi permanen.

Setelah selesai dibangun, bangunan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk pemanfaatan selanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, rombongan juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi pembangunan Sekolah Rakyat agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan di Kabupaten Agam.

Bupati Agam menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut serta menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian PUPR dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca­bencana.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan serta mendukung kembali aktivitas masyarakat secara normal. (*)