SOLOK, METRO–Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Pemkab Solok, Deni Prihatni menyampaikan Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan nasional baik dalam pengendalian inflasi maupun pelaksanaan program di bidang perumahan.
“Pemerintah Kabupaten Solok akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas inflasi dan memastikan ketersediaan dan pemenuhan bahan pokok bagi masyarakat. Dan juga mendukung program 3 juta rumah melalui upaya percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Pusat menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui langkah-langkah kongkrit. Seperti menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok, stabilisasi harga, serta penguatan koordinas TPID.
Selain itu dilakukan evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan program 3 juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Solok pada Minggu ke-4 Desember 2025 mencatat angka 3,25. Kenaikan IPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama, yakni cabai merah dengan kontribusi sebesar 1,6514, bawang merah sebesar 0,9988, dan beras sebesar 0,3253.
Meski mengalami kenaikan, angka IPH Kabupaten Solok masih berada pada kisaran indeks yang aman, yakni dalam rentang toleransi ±1 pada angka 2,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Solok masih terkendali dengan baik.
Sebagai perbandingan, IPH Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,13, dengan IPH tertinggi berada di Kota Pariaman yang mencapai 7,46. Hal ini menempatkan Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengendalian harga yang relatif stabil di Sumatera Barat.
Saat mengikut rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok, serta mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dilaksanakan secara rutin dan digelar secara virtual, sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program strategis pemerintah strategis nasional di Bidang Perumahan. (vko)
