Zulmaeta mengatakan, langkah ini penting untuk membuka akses dukungan pemerintah pusat, baik dari sisi pembiayaan maupun perencanaan teknis.
“Dengan status lahan yang jelas, pemerintah pusat memiliki dasar yang kuat untuk masuk. Target kami, pembangunan bisa dimulai pada awal 2026 sehingga para pedagang tidak terlalu lama kehilangan mata pencaharian,” ucapnya.
Dari sisi Ka Ampek Suku Kanagarian Koto Nan IV, Makmur Asykarullah Dt Sinaro Kayo, menegaskan bahwa percepatan pembangunan pasar bukan kepentingan nagari, melainkan kepentingan masyarakat luas.
Ia menyatakan Nagari Koto Nan IV dan Nagari Koto Nan Gadang satu suara mendukung pembangunan Pasar Payakumbuh, khususnya di kawasan Blok Barat.
“Pasar ini menyangkut kepentingan orang banyak. Karena itu, kami sepakat mendukung penerbitan sertifikat hak pakai tanah pasar atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh,” kata Makmur.
Ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pasar yang terbakar pada Agustus 2025 lalu. Setidaknya, 502 pedagang korban kebakaran menunggu kepastian agar dapat kembali berdagang. “Kalau bisa awal 2026 pasar sudah dibangun, sehingga para pedagang bisa kembali berusaha dan ekonomi Payakumbuh kembali bergerak,” pungkasnya. Proses pengukuran juga dihadiri Sekda Rida Ananda, jajaran BPN Payakumbuh, Polres Payakumbuh, OPD terkait, serta Niniak Mamak Koto Nan IV dan Niniak Mamak Koto Nan Gadang. (uus)
