Sementra itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Idha Widi Arsanti saat melakukan kunjungan menyampaikan poin krusial mengenai kebijakan baru dari Kementerian Pertanian. Mulai Tahun 2026, status penggajian seluruh penyuluh pertanian di Kota Pariaman akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
“Langkah ini diambil untuk menyeragamkan standar kesejahteraan penyuluh di seluruh Indonesia serta memastikan fokus kerja para penyuluh tetap optimal dalam mendampingi petani tanpa terhambat kendala anggaran di tingkat daerah. Tidak hanya itu, tepat Tanggal 7 Januari 2026 nanti, Menteri Pertanian akan melakukan launching Swasembada Pangan Indonesia. Dimana pada kesempatan tersebut, akan menghadirkan seluruh Penyuluh Pertanian dan mereka akan diberi arahan langsung oleh Pak Menteri terkait bagaimana kedepannya Penyuluh Pertanian bergerak untuk mewujudkan program Swasembada pangan ini, “ ungkapnya.
Selain membahas administratif penggajian, kunjungan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas SDM. Seiring dengan pengalihan gaji, Kementan juga akan memperketat monitoring kinerja dan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para penyuluh. Tidak hanya itu, Kementan juga akan memberikan hal – hal lain untuk menunjang kinerja penyuluh pertanian di Kota Pariaman.
“Tujuannya bukan sekadar memindahkan pos anggaran, tapi memastikan bahwa setiap penyuluh memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membawa petani kita menuju pertanian modern yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya mengakhiri. (efa)
