Selain itu, Mahyeldi menekankan sejumlah hal penting kepada para kepala daerah, di antaranya menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial, melaksanakan layanan trauma healing dan dukungan psikososial secara sungguh-sungguh, serta mempercepat pemulihan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur juga meminta agar peÂnyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan dalam minggu ini, dengan target data yang jelas dan bersih paling lambat tanggal 28 Desember.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
Terkait pemulihan ekonomi, Mahyeldi menegaskan perlunya perlindungan penghidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Ia meminta perangkat daerah untuk berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan guna mendorong restrukturisasi kredit, seiring adanya kebijakan relaksasi dari OJK, termasuk melalui Bank Nagari, agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar.
Pengendalian harga dan ketersediaan pangan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menegaskan tidak ada toleransi terhadap penimbunan barang dan permainan harga di tengah kondisi bencana. Pemerintah telah mengeluarkan edaran agar seluruh pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar yang dapat memberatkan masyaÂrakat.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana, termasuk penetapan kawasan aman untuk hunian permanen dan relokasi warga dari zona merah, seperti daerah bantaran sungai, lereng bukit, dan wilayah rawan lainnya.
Langkah ini dinilai berat, namun harus diambil demi keselamatan jangka panjang masyarakat dan mencegah terulangnya korban bencana.
Rapat evaluasi tersebut juga meÂnyoroti penguatan mitigasi dan sistem peringatan dini, serta perlunya sinkronisasi pendanaan lintas sektor agar seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (pry)
