AGAM, METRO–Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah mengikuti rapat evaluasi tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang digelar secara virtual dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten Agam, Senin (22/12).
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal sekaligus menyusun langkah lanjutan menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, khususnya jajaran TNI dan Polri yang telah mengerahkan personel secara maksimal di lapangan.
Berkat kerja cepat dan sinergis tersebut, pemerintah dapat memperoleh dan menyajikan data kondisi lapangan secara real time dua kali sehari, yakni pada pagi dan malam hari, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Gubernur juga mengapresiasi dukungan BNPB dan BMKG, termasuk upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan dan dampak kerugian bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keterbatasan teknologi dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem seperti angin berkecepatan tinggi akibat siklon tropis.
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan sebagai salah satu upaya jangka panjang dalam mengendalikan pemanasan global yang turut memicu munculnya siklon tropis di wilayah khatulistiwa.
Menurutnya, Sumatera Barat perlu terus didorong menjadi provinsi yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan demi mengurangi risiko bencana di masa depan.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana dalam kondisi aman.
Stok pangan tersedia di rumah-rumah warga, posko nagari, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, termasuk dukungan dari kementerian terkait dan Bulog.
Selain itu, Mahyeldi menekankan sejumlah hal penting kepada para kepala daerah, di antaranya menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial, melaksanakan layanan trauma healing dan dukungan psikososial secara sungguh-sungguh, serta mempercepat pemulihan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur juga meminta agar penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan dalam minggu ini, dengan target data yang jelas dan bersih paling lambat tanggal 28 Desember.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
Terkait pemulihan ekonomi, Mahyeldi menegaskan perlunya perlindungan penghidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Ia meminta perangkat daerah untuk berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan guna mendorong restrukturisasi kredit, seiring adanya kebijakan relaksasi dari OJK, termasuk melalui Bank Nagari, agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar.
Pengendalian harga dan ketersediaan pangan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menegaskan tidak ada toleransi terhadap penimbunan barang dan permainan harga di tengah kondisi bencana. Pemerintah telah mengeluarkan edaran agar seluruh pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar yang dapat memberatkan masyarakat.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana, termasuk penetapan kawasan aman untuk hunian permanen dan relokasi warga dari zona merah, seperti daerah bantaran sungai, lereng bukit, dan wilayah rawan lainnya.
Langkah ini dinilai berat, namun harus diambil demi keselamatan jangka panjang masyarakat dan mencegah terulangnya korban bencana.
Rapat evaluasi tersebut juga menyoroti penguatan mitigasi dan sistem peringatan dini, serta perlunya sinkronisasi pendanaan lintas sektor agar seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (pry)
