“Selanjutnya pembangunan pedesaan/PDAM Rp52,66 miliar, fasilitas umum Rp3,391 miliar, fasilitas kesehatan Rp13,04 miliar, prasarana pendidikan Rp4,8 miliar, serta perumahan rakyat—Hunian Tetap (Huntap) Rp2,6 miliar dan Hunian Sementara (Huntara) Rp1,14 miliar,” ujarnya.
Risnaldi juga mengapresiasi sejumlah proyek strategis yang telah berjalan berkat dukungan Andre di Komisi VI DPR RI, di antaranya Jembatan Labuhan Tarusan, Pelabuhan Panasahan, Pasar Painan, serta ICT Lunang Silaut yang progresnya telah mencapai 50 persen. “Terima kasih Pak Andre yang sejak awal konsisten membantu Pessel pascabencana,” katanya.
Bencana ini berdampak pada 12 dari 15 kecamatan dengan total warga terpapar sekitar 42.000 jiwa. Meski kerusakan infrastruktur tergolong masif, korban jiwa berhasil ditekan menjadi dua orang berkat evakuasi dini yang disiplin oleh BPBD dan pemerintah daerah. “Prioritas sejak awal adalah evakuasi. Sekitar 75 KK yang rumahnya tersapu banjir berhasil selamat karena sudah diminta mengungsi tepat waktu,” tambah Risnaldi.
Andre menegaskan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk membangun Sumatera Barat, termasuk Pesisir Selatan. Ia menyebut, dari Kementerian Pekerjaan Umum saja, pemerintah menyiapkan alokasi sekitar Rp13,5 triliun untuk infrastruktur—meliputi perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai dan irigasi, layanan air minum dan sanitasi, pemulihan fasilitas publik, serta dukungan hunian dan pertanian warga.
Salah satu fokus krusial adalah jalur alternatif Alahan Panjang–Pasar Baru yang menjadi urat nadi ekonomi baru Sumatera Barat. Pemerintah pusat telah menyetujui intervensi APBN Rp49 miliar untuk penyelesaian ruas lama, ditambah sekitar Rp70 miliar guna memperbaiki titik-titik kerusakan. Jalur ini diharapkan memperlancar distribusi hasil bumi dan memangkas waktu tempuh Pessel–Solok tanpa harus memutar lewat Padang atau Sitinjau Lauik.
Menutup rangkaian kunjungan, Andre mengingatkan tenggat administrasi: seluruh usulan teknis kabupaten dan provinsi harus tuntas paling lambat 17 Desember 2025 agar segera masuk ke sistem R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). “Negara hadir. APBN siap, dan pemerintah pusat sanggup membangun kembali Pesisir Selatan,” tegasnya. (*)
