PESSEL, METRO—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade turun langsung ke Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus memastikan kebutuhan penanganan pascabanjir bandang tersalurkan ke pemerintah pusat. Dalam pertemuan koordinasi di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Selasa (16/12/2025), Andre berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan kementerian teknis agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran.
Sebelum rapat koordinasi dan penyerahan 5.000 paket sembako, Andre meninjau langsung lokasi terdampak parah, yakni Kampung Lubuk Gambir, Kenagarian Kapencong Lubuk Gambir (Kapelgam), Kecamatan Bayang. Di lokasi ini, Surau Wali Yakub tampak rusak berat, alur sungai melebar, serta sejumlah rumah dan fasilitas ekonomi warga hancur. Andre juga meninjau jalan Bayang–Alahan Panjang yang terputus di Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sebagai akses vital yang terdampak banjir bandang.
Dalam pertemuan di kantor bupati, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni secara resmi menyampaikan permohonan dukungan anggaran penanggulangan bencana melalui Andre. Rapat dihadiri jajaran teknis strategis dari provinsi dan pusat, di antaranya Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar Amriprados, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Maria Doeni Isa, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang, Febri, bersama para kepala satuan kerja terkait. Kehadiran mereka menegaskan kesiapan teknis untuk menindaklanjuti aspirasi daerah.
Hendrajoni berharap dukungan APBN dapat segera direalisasikan. Andre menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan agar pemulihan ekonomi dan infrastruktur Pessel berjalan optimal, sekaligus memastikan sinkronisasi data dan program pusat–daerah berjalan rapi.
Usulan Rp733,6 Miliar untuk Pemulihan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp733,6 miliar untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Nilai ini meningkat signifikan dari rencana awal Rp14 miliar setelah dilakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan.
Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi menjelaskan, penguatan usulan tersebut merupakan arahan langsung bupati agar seluruh sektor terdampak tertangani secara menyeluruh. Rincian prioritas anggaran meliputi jaringan sumber air/sungai sekitar Rp400 miliar, irigasi lebih dari Rp158 miliar, drainase Kota Painan Rp39,86 miliar, serta jalan dan jembatan Rp57,133 miliar.
“Selanjutnya pembangunan pedesaan/PDAM Rp52,66 miliar, fasilitas umum Rp3,391 miliar, fasilitas kesehatan Rp13,04 miliar, prasarana pendidikan Rp4,8 miliar, serta perumahan rakyat—Hunian Tetap (Huntap) Rp2,6 miliar dan Hunian Sementara (Huntara) Rp1,14 miliar,” ujarnya.
Risnaldi juga mengapresiasi sejumlah proyek strategis yang telah berjalan berkat dukungan Andre di Komisi VI DPR RI, di antaranya Jembatan Labuhan Tarusan, Pelabuhan Panasahan, Pasar Painan, serta ICT Lunang Silaut yang progresnya telah mencapai 50 persen. “Terima kasih Pak Andre yang sejak awal konsisten membantu Pessel pascabencana,” katanya.
Bencana ini berdampak pada 12 dari 15 kecamatan dengan total warga terpapar sekitar 42.000 jiwa. Meski kerusakan infrastruktur tergolong masif, korban jiwa berhasil ditekan menjadi dua orang berkat evakuasi dini yang disiplin oleh BPBD dan pemerintah daerah. “Prioritas sejak awal adalah evakuasi. Sekitar 75 KK yang rumahnya tersapu banjir berhasil selamat karena sudah diminta mengungsi tepat waktu,” tambah Risnaldi.
Andre menegaskan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk membangun Sumatera Barat, termasuk Pesisir Selatan. Ia menyebut, dari Kementerian Pekerjaan Umum saja, pemerintah menyiapkan alokasi sekitar Rp13,5 triliun untuk infrastruktur—meliputi perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai dan irigasi, layanan air minum dan sanitasi, pemulihan fasilitas publik, serta dukungan hunian dan pertanian warga.
Salah satu fokus krusial adalah jalur alternatif Alahan Panjang–Pasar Baru yang menjadi urat nadi ekonomi baru Sumatera Barat. Pemerintah pusat telah menyetujui intervensi APBN Rp49 miliar untuk penyelesaian ruas lama, ditambah sekitar Rp70 miliar guna memperbaiki titik-titik kerusakan. Jalur ini diharapkan memperlancar distribusi hasil bumi dan memangkas waktu tempuh Pessel–Solok tanpa harus memutar lewat Padang atau Sitinjau Lauik.
Menutup rangkaian kunjungan, Andre mengingatkan tenggat administrasi: seluruh usulan teknis kabupaten dan provinsi harus tuntas paling lambat 17 Desember 2025 agar segera masuk ke sistem R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). “Negara hadir. APBN siap, dan pemerintah pusat sanggup membangun kembali Pesisir Selatan,” tegasnya. (*)
