Anggaran perbaikan jalan tersebut dialokasikan untuk 20 ruas strategis di berbagai wilayah Sumbar, meliputi Simpang Koto Mambang–Balingka sebesar Rp400 miliar, Pasar Baru–Alahan Panjang sebesar Rp275 miliar, Sasak–Maligi sebesar Rp110 miliar, Tiku–Sasak sebesar Rp165 miliar, dan Manggopoh–Padang Luar sebesar Rp75 miliar.
Panti–Simpang Empat sebesar Rp15 miliar, Bts. Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi sebesar Rp15 miliar, Palupuh–Pua Gadih–Koto Tinggi sebesar Rp15 miliar, Matur–Palembayan sebesar Rp20 miliar, Palembayan–Palupuh (Simp. Patai) sebesar Rp15 miliar, Simp. Ganting Payo–Batas Tanah Datar–Sumani sebesar Rp8 miliar, Teluk Bayur–Nipah–Purus sebesar Rp5 miliar, dan Lubuk Basung–Sei Limau sebesar Rp10 miliar.
Selanjutnya Padang Aro–Lubuk Malako sebesar Rp4 miliar, Ruas Kantor Camat–Berkat sebesar Rp5 miliar, Surantih–Kayu Aro–Langgai sebesar Rp5,5 miliar, Padang Koto Gadang–Palembayan sebesar Rp5 miliar, Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur sebesar Rp25 miliar, Lubuk Sikaping (Simpang Daliak)–Talu (Simpang Ganting) sebesar Rp15 miliar, serta Singkarak–Aripan–Tj. Balit–Padang Ganting sebesar Rp10 miliar.
Andre menegaskan, pengawalan anggaran ini merupakan bagian dari politik kehadiran negara yang menjadi garis kebijakan utama pemerintahan Prabowo. Ia menilai, pembangunan pascabencana tidak boleh terhambat birokrasi atau tarik-ulur kewenangan pusat dan daerah.
“Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN. Inilah wajah politik nasional yang bekerja: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat,” kata Andre, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM). (*)
