PADANG, METRO– Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat (Sumbar), Defri Mulyadi, menyoroti dua hal krusial dalam penanganan pascabencana di Sumbar.
Dua hal tersebut yakni, keteguhan etika jurnalis Sumbar di tengah keterbatasan, serta belum maksimalnya pelibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan.
Defri Imung Mulyadi mengungkapkan, di tengah kondisi darurat dan tekanan ekonomi, banyak jurnalis di Sumbar justru memilih menahan diri tidak menerima bantuan, bahkan enggan dicatat sebagai penerima bantuan terdampak bencana.
“Banyak jurnalis di Sumbar yang enggan menerima bantuan. Untuk sekadar membuat daftar nama jurnalis terdampak saja mereka tidak mau. Padahal banyak dari mereka yang juga terkena bencana dan harus meliput pada saat yang sama,” ujarnya dalam diskusi penanganan bencana Sumbar yang diinisiasi Senator RI Irman Gusman dan PWI Sumbar di Padang Senin (15/12).
Menurut pria yang akrab disapa Imung ini, sikap itu mencerminkan kuatnya etika dan tanggung jawab profesi jurnalis, yang tetap mengutamakan kerja-kerja kemanusiaan dan kepentingan publik di tengah keterbatasan pribadi.
Di sisi lain, Defri menilai pemulihan Sumbar tidak akan berjalan cepat tanpa keterlibatan aktif perguruan tinggi. Ia menegaskan, pemerintah harus secara sadar dan terstruktur mengajak kampus-kampus untuk turun langsung dalam upaya pemulihan.
“Perguruan tinggi punya kekuatan luar biasa. Kebetulan pula, wilayah terdampak di Kota Padang adalah pusat perguruan tinggi. Semua rektor harus mampu menggerakkan mahasiswa terlibat dalam pemulihan,” katanya.
Ia menyebut, keterlibatan mahasiswa bisa diarahkan pada kerja-kerja konkret, seperti pembersihan material bekas banjir, sedimen lumpur, hingga pemulihan lingkungan di kawasan permukiman dan fasilitas umum.
Namun, Defri mengkritik kebijakan yang justru menjadi penghambat inisiatif tersebut. Ia mencontohkan adanya kampus yang telah melakukan kegiatan pembersihan, tetapi dikenakan biaya “uang asam” untuk pembuangan material sedimen.
“Ini ironi. Ketika kampus dan mahasiswa sudah bergerak membantu, justru dibebani biaya pembuangan. Harus ada kebijakan yang membebaskan atau mempermudah ini,” tegasnya.
Menurut Defri, jika material sisa bencana dapat segera dibersihkan secara masif dan terkoordinasi, roda ekonomi masyarakat akan lebih cepat berputar kembali. “Kalau lingkungan bersih, aktivitas ekonomi bisa berjalan lagi. Ini sederhana, tapi dampaknya besar,” ujarnya.
Pernyataan Ketua IJTI Sumbar tersebut menegaskan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan birokrasi.
Dibutuhkan keberanian kebijakan, pelibatan kampus, serta dukungan nyata bagi kerja-kerja kemanusiaan agar Sumbar dapat bangkit lebih cepat dan bermartabat.(rel/fan).
