“Penyegelan ini jelas menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kami berharap kantor bisa segera difungsikan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Camat Bayang, Andi Syafinal, menyampaikan bahwa pihak kecamatan belum memperoleh informasi yang utuh terkait latar belakang penyegelan kantor wali nagari tersebut. Namun, ia mendengar adanya isu kekecewaan warga terhadap wali nagari.
“Ada informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya, bahwa warga merasa wali nagari kurang hadir di lapangan saat banjir melanda Kampung Lubuk Gambir beberapa waktu lalu,” kata Andi.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Andi mengatakan pihak kecamatan akan memfasilitasi mediasi antara wali nagari dan perwakilan warga yang melakukan penyegelan. Mediasi tersebut juga akan melibatkan aparat kepolisian dari Polsek Bayang.
“Besok kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat, agar persoalan ini bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.
Menanggapi isu tersebut, Dariasman membantah tudingan bahwa dirinya kurang aktif saat terjadi bencana banjir. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Nagari Kapelgam Koto Berapak justru bergerak cepat membantu warga terdampak.
“Apakah saya harus berguling-guling di tengah lumpur dan banjir baru dianggap turun ke lapangan? Satu-satunya nagari di Bayang yang mendirikan dapur umum pascabanjir adalah Nagari Kapelgam Koto Berapak. Itu murni inisiatif pemerintah nagari,” tegasnya. (rio)
