OPD keempat adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan capaian PAD Rp869.805.000 dari target Rp900.000.000 atau 96,65 persen.
Terakhir ada Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) dengan realisasi PAD sebesar Rp667.665.481.335 dari target Rp695.963.731.133 atau 95,95 persen.
“Itu data yang kami kumpulkan sampai 30 November 2025. Tentunya OPD lain juga kami yakin telah meningkatkan capaiannya sejak awal Desember lalu,” kata Delvira.
Selanjutnya, dia juga memaparkan lima OPD dengan realisasi belanja daerah tertinggi. Pertama Sekretariat DPRD dengan realisasi Rp71.006.483.199 dari anggaran Rp82.370.106.567 atau 86,28 persen.
Posisi kedua ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan realisasi 14.759.680.963 dari anggaran Rp17.649.837.832 atau 83.63 persen. Ketiga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi Rp13.001.162.911 dari anggaran Rp15.614.199.886 atau 83.26 persen.
Keempat Inspektorat dengan realisasi Rp19.988.818.823 dari anggaran Rp24.160.468.835 atau 82,73 persen. Terakhir Kecamatan Koto Tangah dengan realisasi Rp36.443.658.596 dari anggaran Rp44.648.750.862 atau 81.62 persen.
“Sesuai arahan Pak Asisten tadi, tentu sisa waktu di Desember ini harus dioptimalkan untuk memastikan belanja daerah dapat lebih maksimal sesuai dengan apa yang sudah disusun di APBD,” ujarnya. (*)
