JAKARTA, METRO–Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menginisiasi langkah transformasi kelembagaan dengan mengajukan usulan peningkatan status menjadi kementerian.
Gagasan ini muncul seiring makin rumitnya isu perlindungan konsumen, yang tercermin dari tren kenaikan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengungkapkan, selama periode 2023 hingga 2025 tercatat sebanyak 3.582 laporan pengaduan konsumen, dengan sektor jasa keuangan sebagai penyumbang kasus terbanyak.
Situasi tersebut menunjukkan tantangan perlindungan konsumen yang kian kompleks, terutama di tengah pesatnya transaksi digital dan besarnya jumlah penduduk Indonesia.
“Perlindungan konsumen hari ini jauh lebih kompleks. Dengan penduduk sekitar 280 juta, Indonesia membutuhkan otoritas perlindungan konsumen yang kuat, terpusat, dan responsif,” ujar Mufti dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Rencana peningkatan status BPKN menjadi kementerian itu dimasukkan dalam Agenda Strategis 2026.
Usulan tersebut berjalan beriringan dengan dorongan agar Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Menurut Mufti, pengesahan RUUPK menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen sekaligus memberikan kejelasan mengenai kewenangan lembaga.
