JAKARTA, METRO–Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembelajaran penting dari bencana yang terjadi di Sumatera adalah perlunya negara bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
Menurut Prabowo, salah satu pelajaran besar yang harus diambil adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin. Ia menyoroti masih banyaknya kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan yang berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan.
“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius, termasuk terhadap aparat yang terlibat atau melindungi kegiatan ilegal.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Prabowo menekankan bahwa arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.
