Tidak hanya di tingkat kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperpanjang masa tanggap darurat tingkat provinsi. Langkah ini mempertimbangkan luasnya kerusakan infrastruktur, kondisi cuaca ekstrem, serta masih adanya warga yang belum ditemukan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Curah hujan masih tinggi dan potensi banjir serta longsor masih bisa terjadi,” tambah Dirwansyah.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasbar, dampak bencana hidrometeorologi sejak minggu ketiga November 2025 tergolong sangat besar. Tercatat tiga warga meninggal dunia, tiga lainnya masih dinyatakan hilang, serta ratusan warga harus menjalani perawatan medis.
Sebanyak 4.791 jiwa sempat mengungsi, sementara total warga terdampak mencapai 57.657 jiwa. Ribuan rumah terendam banjir, puluhan rusak berat hingga hanyut, termasuk fasilitas pendidikan dan kantor pelayanan publik.
Kerusakan infrastruktur juga cukup parah, meliputi delapan jembatan rusak, 11 ruas jalan terputus, serta terganggunya jaringan irigasi, pengaman pantai, dan sistem penyediaan air minum. Sektor pertanian turut terdampak, dengan 622,2 hektare sawah dan 70 hektare kebun jagung terendam banjir.
Total kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp527,18 miliar. Kerusakan tersebut menyebabkan distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terisolasi mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.
Dirwansyah menegaskan, DPRD Pasbar bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat, baik dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Kita bersama masyarakat, dari awal bencana hingga masa pemulihan nanti. Tidak ada yang ditinggalkan, semua harus kita pastikan mendapatkan perhatian,” pungkasnya. (***)
