DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bergerak cepat merespons bencana banjir dan longsor yang melanda hampir seluruh wilayah daerah itu. Bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, DPRD memastikan penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana berjalan maksimal.
Ketua DPRD Pasbar, Dirwansyah, menegaskan bahwa pihaknya aktif terlibat langsung di lapangan. DPRD, kata dia, bekerja berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Basarnas, serta relawan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan penanganan dampak bencana.
“Kami bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Basarnas untuk memastikan penanganan berjalan maksimal, mulai dari pemberian bantuan hingga tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Dirwansyah.
Menurutnya, DPRD tidak tinggal diam melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat. Seluruh unsur legislatif, mulai dari pimpinan hingga anggota, telah turun langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
“Kita selalu hadir untuk masyarakat. Apalagi ada beberapa anggota DPRD Pasbar dari Daerah Pemilihan Satu yang tinggal di Kecamatan Talamau dan juga terdampak langsung bencana ini,” katanya.
Dirwansyah mengungkapkan, bencana banjir dan longsor yang terjadi berdampak luas. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak, menyebabkan ribuan rumah rusak dan terendam, serta menimbulkan korban jiwa dan warga hilang.
“Kita ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat, terutama di Talamau. Jalan longsor, banjir, rumah tertimbun, dan hingga saat ini masih ada tiga warga kita yang belum ditemukan,” ungkapnya.
Seiring kondisi yang belum sepenuhnya aman, Pemerintah Kabupaten Pasbar resmi memperpanjang masa tanggap darurat hingga 15 Desember 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terkini, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dan proses pencarian korban hilang terus berlangsung.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Pasbar, Yulianto, dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (8/12), yang dihadiri Wakil Bupati M. Ihpan, unsur Forkopimda, Sekretaris Dewan, pimpinan OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Tidak hanya di tingkat kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperpanjang masa tanggap darurat tingkat provinsi. Langkah ini mempertimbangkan luasnya kerusakan infrastruktur, kondisi cuaca ekstrem, serta masih adanya warga yang belum ditemukan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Curah hujan masih tinggi dan potensi banjir serta longsor masih bisa terjadi,” tambah Dirwansyah.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasbar, dampak bencana hidrometeorologi sejak minggu ketiga November 2025 tergolong sangat besar. Tercatat tiga warga meninggal dunia, tiga lainnya masih dinyatakan hilang, serta ratusan warga harus menjalani perawatan medis.
Sebanyak 4.791 jiwa sempat mengungsi, sementara total warga terdampak mencapai 57.657 jiwa. Ribuan rumah terendam banjir, puluhan rusak berat hingga hanyut, termasuk fasilitas pendidikan dan kantor pelayanan publik.
Kerusakan infrastruktur juga cukup parah, meliputi delapan jembatan rusak, 11 ruas jalan terputus, serta terganggunya jaringan irigasi, pengaman pantai, dan sistem penyediaan air minum. Sektor pertanian turut terdampak, dengan 622,2 hektare sawah dan 70 hektare kebun jagung terendam banjir.
Total kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp527,18 miliar. Kerusakan tersebut menyebabkan distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terisolasi mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.
Dirwansyah menegaskan, DPRD Pasbar bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat, baik dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Kita bersama masyarakat, dari awal bencana hingga masa pemulihan nanti. Tidak ada yang ditinggalkan, semua harus kita pastikan mendapatkan perhatian,” pungkasnya. (***)
