PDG. PARIAMAN, METRO–Sekda Padangpariaman Rudy Repenaldi Rilis menyatakan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, kemarin, memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai bantuan logistik bencana yang terlihat tersimpan di Rumah Dinas Bupati. Pemkab menegaskan bahwa keberadaan bantuan tersebut bukan merupakan penimbunan, melainkan bagian dari mekanisme percepatan distribusi agar bantuan lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak menumpuk di posko utama. Pemkab menjelaskan bahwa Rumah Dinas Bupati merupakan fasilitas negara yang difungsikan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat bencana.
Penempatan bantuan sementara di pendopo dilakukan karena lokasinya strategis, mudah diakses kendaraan besar, dan lebih aman dari potensi banjir susulan. Logistik yang terlihat di pendopo sebagian besar adalah kiriman donatur yang langsung mengantarkan bantuan secara mandiri tanpa diarahkan oleh Bupati atau pihak pemerintah.
Para donatur memilih pendopo karena tempatnya luas, terbuka, dan memungkinkan proses bongkar muat dilakukan dengan cepat. Bantuan yang terlihat dalam dokumentasi visual bukan penumpukan jangka panjang. Sembako tersebut baru tiba sehari sebelumnya dalam jumlah besar—sebanyak lima truk—dan langsung dilakukan proses pendataan serta pengelompokan untuk segera disalurkan kepada warga terdampak. Pemkab memastikan bahwa seluruh logistik yang diterima diproses dengan mekanisme yang akuntabel. Penyaluran dilakukan melalui perangkat nagari, relawan, dan OPD terkait agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. “Insyaa Allah, semua bantuan akan disalurkan secara amanah dan tepat sasaran. Tidak ada yang ditahan, semuanya sedang dalam proses distribusi,” demikian penegasan dari pihak pemerintah daerah.
Pemkab Padangpariaman juga menjelaskan alasan strategis pemanfaatan Pendopo/Rumah Dinas Bupati sebagai lokasi penerimaan bantuan, selain posko induk lainnya.
Saat beberapa area kantor pemerintah dan posko mengalami genangan serta akses terbatas, pendopo menjadi titik yang stabil dan aman untuk penyimpanan sementara. Pendopo memiliki halaman dan area bongkar muat yang lebih luas sehingga truk bantuan bisa masuk dan menurunkan barang dengan mudah tanpa mengganggu aktivitas posko utama.
Di posko utama BPBD, terus terjadi arus masuk bantuan dalam jumlah besar. Untuk mencegah kemacetan distribusi dan penumpukan di satu titik, sebagian bantuan dialihkan ke pendopo untuk mempercepat sortir dan pendataan. Dengan adanya pusat bantuan sementara di pendopo, Bupati dan jajaran dapat melakukan koordinasi langsung dengan OPD, relawan, dan pihak donatur sehingga keputusan distribusi dapat diambil lebih cepat.
Pemkab Padangpariaman menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para donatur. Setiap bantuan yang masuk akan dicatat, diawasi, dan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemkab mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. (efa)
