AGAM, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat gelar rapat koordinasi secara virtual membahas penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana alam longsor dan banjir, Rabu (10/12).
Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, diikuti Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.
Rapat yang diikuti secara virtual oleh seluruh bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Barat.
Dari Kabupaten Agam dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam diikuti Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM, Wakil Bupati Agam H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andrinaldi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Yunilson, S.Sos., M.Si, Kalaksa BPBD Agam Rahmad Lasmono, Kepala Dinas Perkim Rinaldi, ST, MT, Kepala Dinas Sosial Villa Erdi, S.Sos., M.Si, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana, khususnya warga yang berada di zona merah dan dinilai tidak lagi aman untuk ditinggali.
Pemerintah menekankan pentingnya langkah cepat berupa relokasi sebagai upaya antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan.
Disampaikan, pemerintah pusat telah menetapkan standar hunian sementara melalui program huntara, yakni berukuran 3,6 x 4,8 meter yang dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 x 1,2 meter.
Standar ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga selama masa pemulihan.
Bupati Agam, Benni Warlis, dalam paparannya menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendukung program tersebut.
Ia mengungkapkan, sejumlah lokasi telah disiapkan untuk dijadikan kawasan hunian sementara.
