AGAM, METRO–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan pengungsi korban bencana di Kabupaten Agam. Rapat yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu diikuti Pemerintah Kabupaten Agam dari Ruang Rapat Bupati Agam, Lubuk Basung, Selasa (9/12).
Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir mengikuti rapat yang dipimpin pejabat BNPB, Dody Ruswandi, serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Andi Eviana, M.Si.
Dalam arahannya, Andi Eviana menegaskan bahwa penanganan pengungsi harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar, akses layanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana layak huni menjadi poin penting yang harus segera dipastikan.
“Pengungsi harus ditempatkan di lokasi yang bermartabat dan dipenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja, tetapi memerlukan kerja sama seluruh perangkat daerah,” tegas Andi.
Ia menambahkan, pengungsi tidak boleh terlalu lama tinggal di posko-posko darurat seperti masjid atau sekolah. BNPB mendorong agar mereka segera dipindahkan ke tempat tinggal lebih layak, baik Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap), yang prosesnya diharapkan dapat dipercepat.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga meminta agar seluruh data kebutuhan pengungsi dilaporkan melalui satu pintu, yakni BPBD Kabupaten Agam. Mekanisme ini dinilai penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan terkoordinasi.
Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Ia menyebut, perhatian BNPB menjadi dorongan kuat bagi daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi.
“Seluruh OPD harus berkolaborasi, berbagi informasi, dan menyusun data secara konkret, akurat, serta terintegrasi. Data yang kita susun harus benar-benar terkonfirmasi di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap, rapat koordinasi ini dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan seluruh penanganan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. (pry)
