Serentak Melibatkan 127 Primer Seluruh Indonesia, Ratusan Anggota Aliansi Serikat Pekerja/Buruh TKBM Geruduk Kantor KSOP

PADANG, METRO—Diawali dengan doa bersama untuk Sumbar, Sumut dan Aceh yang sedang mengalami musibah bencana alam, ratusan anggota Aliansi Serikat Pekerja yang tergabung dalam DPD Federasi. Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI) –Federasi Seri­kat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPSI) Sumbar ge­ru­duk kantor Ke­syah­ban­daran dan Otoritas Pela­buhan (KSOP) Kelas II Te­lukbayur, Senin (8/12) se­kitar pukul 10.00 WIB.

Aksi orasi damai serentak digelar di seluruh Indonesia melibatkan 127 primer,  berlangsung sekitar 30 menit itu pengurus dan anggota menuntut hanya ada satu koperasi di pelabuhan di seluruh  Indonesia.

Orasi yang melibatkan Ketua DPD F.SPTI-F SPSI Sumbar Yonisman, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Chandra,  Ketua DPC-F.SPTI-F SPSI Padang Zakaruddin, Ketua PUK Telukbayur Yo­nis­mon dan pengurus Koperbam Nursal Uce ini, menyerahkan surat pernyataan sikap yang langsung diterima Kepala KSOP kelas II Telukbayur Chairul Awaludin bersama anggotanya.

Anggota Majelis Pertibangan Organisasi (MPO) DPD F.SPTI-F SPSI Sumbar Chandra didampingi  Ketua DPD F SPTI-F SPSI Sumbar Yonisman, didampingi Sekretaris Akhiruddin, dan Ketua DPC Zakaruddin, mengatakan bahwa susuai hasil, Rakornas ke V Inkop TKBM Pelabuhan pada 18 November 2025 lalu, aliansi serikat pekerja /serikat buruh TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia menyatakan enam sikap.

Enam poin pernyatan sikap itu mendesak Menteri Perhubungan RI C.q Dirhubla agar menerbitkan surat pemberitahuan me­lakukan kegiatan  usaha (PMKU) kepada Kopertasi TKBM di seluruh Indonesia, mendesak Menteri Perbuhungan RI (Dudi) mengintruksikan kepada Dirhubla (Muhammad Ma­syud), Dir­lala, KSOP seluruh pela­b­u­han agar Kopreasi TKBM yang mewadahi tenaga kerja bong­kar muat di Pelabuhan dilibatkan di semua aktivitas. Mendesak Menteri Perhubungan Laut agar meningintruksikan kepada Dir­hubla menjalankan SKB 3 menteri.

Selanjutnya kata Chandra, meminta kepada Menteri Perhubungan RI, Dirjen Hubla, Dirlala, untuk mengintruksi kepada KOSP Pelabuhan Telukbayur mencambut PMKU yang diberikan kepada Koperasi TKBM Pelabuhan selain koperasi eksisting (Koperbam). Ka­rena bertentangan dengan perundang undangan. Men­desak Menteri Perhubungan dalam penyelenggaraan TKBM agar men­jalankan UU No13. 2003, permen No.7 Tahun 2021.