Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menegaskan kesiapan BUMN untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. “Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak. Ini bagian dari komitmen BUMN dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyampaikan bahwa pendataan dan perencanaan teknis telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa jembatan putus tersebut merupakan akses vital yang harus segera ditangani. “Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar, tergantung kondisi. Waktu pengerjaan permanen bisa mencapai delapan bulan. Penanganan darurat segera dimulai agar mobilitas warga dan logistik pulih secepatnya,” jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, Armizoprades, menilai kerusakan yang terjadi sangat besar sehingga kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci.
“Provinsi tidak akan mampu menangani sendiri. Kami terus berkoordinasi dengan BPJN untuk jalan nasional dan dengan Pemkab Agam untuk jalan provinsi dan kabupaten. Sinergi diperlukan agar anggaran dan pekerjaan berjalan efektif,” katanya.
Peninjauan bersama ini menegaskan komitmen pemerintah dan BUMN untuk memprioritaskan pemulihan akses vital di Malalak yang terputus total pascabencana, demi mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan perekonomian. (*)
