PASAMAN, METRO–Sensus ekonomi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik, karena tanpa data yang akurat, pemerintah akan melangkah tanpa dasar yang jelas. Sehingga, masyarakat diharap ikut menyukseskannya. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Welly Suhery pada saat kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di room meeting Kafe Ambun, Ambun Water Park, Lubuksikaping, yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Pasaman Welly Suhery ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Nita Andriani, Jajaran Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN, media dan tamu undangan Lainnya.
Dikatakan Welly Suhery dalam melaksanakan sensus ekonomi dibutuhkan ketelitian dan metodologi yang baku agar hasilnya valid dan menggambarkan kondisi objektif masyarakat. “Karena ini sensus, setiap individu akan didatangi satu per satu sehingga datanya benar-benar dapat kita optimalkan untuk kebijakan statistik bagi Pembangunan Pasaman kedepan,” ujarnya.
Bupati Welly mengibaratkan pentingnya data sebagai penerangan dalam pengambilan keputusan. Data akan dijadikan pondasi untuk pengambil keputusan yang tepat dan dijadikan program kegiatan.
“Data itu ibarat cahaya di tengah kegelapan. Jika kita berjalan tanpa data, maka yang kita gunakan hanya perasaan, dan kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Seperti berjalan dengan mata tertutup, tampak lurus, tetapi sebenarnya melenceng jauh dari tujuan,” jelas Welly Suhery.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pasaman membutuhkan data yang kuat agar kebijakan yang diambil dalam mewujudkan Pasaman Bangkit dimasa mendatang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Pasaman.
Kepala BPS Pasaman, Nita Andriani, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh khusunya di Kabupaten Pasaman.
Nita Andriani juga menyampaikan bahwa SE2026 berfungsi sebagai dasar pembentukan berbagai indikator ekonomi yang dibutuhkan daerah untuk evaluasi dan membuat kebijakan. “Data sensus menjadi kerangka dasar bagi survei-survei berikutnya. Banyak kebijakan pemerintah, termasuk program seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan perizinan berbasis OSS, membutuhkan data yang tepat agar implementasinya berjalan sesuai regulasi,” jelas Nita Andriani.
Dalam kesempatan itu Bupati Welly Suhery menandatangani Piagam Dukungan dan Komitmen Bersama untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan kepala BPS Pasaman Nita Andriani. (ped/rel)
