AGAM, METRO—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar dana efisiensi tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun dapat dikembalikan ke daerah untuk percepatan penanganan bencana.
“Karena itu saya sudah bersurat kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan agar dana tersebut dapat dikembalikan ke Sumbar untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi usai menyambut kehadiran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12).
Mahyeldi menegaskan bahwa dana yang saat ini dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan rekonstruksi pascabencana.
“Dengan dana yang tersedia sekarang, kita tidak mampu melakukan rehab dan rekonstruksi. Sementara kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi,” katanya.
Terkait status bencana nasional, Mahyeldi menyampaikan bahwa permohonan sudah diajukan, namun keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Itu urusan pemerintah pusat. Yang terpenting bagi kita kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pendanaan rehabilitasi tersedia, apakah statusnya nasional atau regional,” ucapnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah pusat telah memberikan kontribusi dalam penanganan bencana di Sumbar.
“Kementerian terkait sudah turun, Presiden dan Wapres sudah datang, serta alat bantu penanganan juga menggunakan APBN,” tambahnya.
Selain penanganan tanggap darurat, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan pemukiman baru bagi warga terdampak bencana galodo yang hingga kini masih berada di pengungsian.
“Kita ingin masyarakat segera pindah ke tempat yang lebih aman. Anak-anak juga harus bisa kembali sekolah. Insyaallah ini segera dieksekusi agar akses pendidikan dan pemukiman kembali berjalan,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian bagi korban bencana akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan.
“Alhamdulillah, Kementerian Perumahan sudah berkomitmen. Tadi Wapres juga menyampaikan bahwa pembangunan perumahan akan ditanggung APBN,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, seperti makanan dan layanan kesehatan, tetap berjalan selama proses relokasi berlangsung.
Mahyeldi menutup dengan menyebut bahwa total kerugian akibat bencana galodo di Sumbar mencapai sekitar Rp4 triliun. (pry)
