AGAM, METRO—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar dana efisiensi tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun dapat dikembalikan ke daerah untuk percepatan penanganan bencana.
“Karena itu saya sudah bersurat kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan agar dana tersebut dapat dikembalikan ke Sumbar untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi usai menyambut kehadiran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12).
Mahyeldi menegaskan bahwa dana yang saat ini dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan rekonstruksi pascabencana.
“Dengan dana yang tersedia sekarang, kita tidak mampu melakukan rehab dan rekonstruksi. Sementara kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi,” katanya.
Terkait status bencana nasional, Mahyeldi menyampaikan bahwa permohonan sudah diajukan, namun keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Itu urusan pemerintah pusat. Yang terpenting bagi kita kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pendanaan rehabilitasi tersedia, apakah statusnya nasional atau regional,” ucapnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah pusat telah memberikan kontribusi dalam penanganan bencana di Sumbar.
“Kementerian terkait sudah turun, Presiden dan Wapres sudah datang, serta alat bantu penanganan juga menggunakan APBN,” tambahnya.
