JAKARTA, METRO–Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai. Langkah ini ditujukan agar proses monitoring jalur ekspor impor bisa dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Dia ingin Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu menjadi pusat intelijen berbasis teknologi informasi yang mampu memantau seluruh aktivitas ekspor impor.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LNSW Oza Olavia menegaskan bahwa penerapan teknologi, termasuk AI, harus dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa. Menurut dia, fokus pemerintah bukan sekadar mendorong penerimaan negara, tetapi juga memastikan pelaku usaha mengisi dokumen dan data dengan benar untuk mencegah praktik underinvoicing.
“Dengan upaya yang dilakukan antar kementerian/lembaga, kita ingin memastikan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin tinggi,” kata Oza dalam Agenda Pengelolaan LNSW dalam rangka optimalisasi kinerja APBN di Jakarta, Kamis (4/12).
Oza menambahkan, pemanfaatan AI nantinya tidak langsung diarahkan pada deteksi underinvoicing karena hal tersebut merupakan kewenangan utama Bea Cukai. Terkait wacana integrasi AI antara Bea Cukai dan LNSW, Oza menyatakan hal itu masih membutuhkan analisa-analisa.
Bea Cukai, kata dia, membutuhkan analisis mendalam dalam pemeriksaan fisik maupun dokumen, termasuk terkait tarif, klasifikasi, dan nilai pabean. Dia menyebutkan bahwa ada kemungkinan sistem AI Bea Cukai terhubung dengan LNSW, namun juga bisa berjalan terpisah sesuai kebutuhan.
“Tapi pastinya kalau untuk kerangka dalam custom clearance-nya harusnya tidak ada hubungan langsung dengan LNSW,” terangnya.
Selain itu, Oza menilai arahan Menkeu untuk memperkuat peran intelijen LNSW sangat relevan dengan tantangan integrasi sistem yang melibatkan 29 kementerian/lembaga. Perbedaan tingkat kemampuan IT menjadi hambatan yang harus diatasi melalui koordinasi intensif.
Oza menambahkan, LNSW juga terhubung dengan port net serta komunitas pelabuhan dan bandara sehingga interoperabilitas sistem menjadi kunci efisiensi proses bisnis. “Yang diharapkan Pak Menteri adalah sistem yang andal, saling terkoneksi, dan mampu memberikan alur yang tertata dengan baik. Dengan begitu, pengawasan dan tata kelola bisa semakin optimal,” pungkasnya. (jpg)
