Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, R.A. Yani, S.H, menjelaskan bahwa penerapan pidana kerja sosial diperkirakan menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan sosial. “Implementasi program ini memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, terutama terkait penetapan lokasi kerja sosial, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan yang terkoordinasi,” tegas R.A. Yani.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin SH MH, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini bagian dari pelaksanaan serentak di seluruh Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat. “Pidana kerja sosial merupakan hukuman non-penahanan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 85, yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun, dengan kewajiban pelaku bekerja untuk kepentingan umum,” jelasnya.
Muhibuddin menambahkan, MoU ini menjadi langkah awal menyongsong KUHP Nasional efektif 2 Januari 2026, serta mengajak pemerintah daerah berkolaborasi menyediakan fasilitas agar program ini optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyebut kolaborasi ini sebagai komitmen penegakan hukum yang humanis dan konstruktif, dengan pendekatan rehabilitasi serta kemanfaatan bagi masyarakat “Terima kasih kepada semua pihak atas kelancaran acara ini. Ini komitmen bersama kita, “ sebut Mahyeldi. “Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan penerapan pidana kerja sosial di Kepulauan Mentawai dapat berjalan terukur, efektif, dan semakin memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada pemulihan serta pembangunan sosial masyarakat,” timpalnya.(rul)
