“Tidak hanya itu, sekitar 16.000 hektare lahan pertanian turut terdampak, mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Kerusakan juga menimpa fasilitas umum, meliputi 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran pemerintah,” ujarnya.
Kerusakan lainnya, kata Arry, infrastruktur pendukung seperti 72 jaringan irigasi, 10 bendungan, satu talud, serta satu ruas jalan dan satu jembatan juga mengalami kerusakan signifikan. Secara keseluruhan, lebih dari empat kilometer ruas jalan dinyatakan rusak berat.
“Pemprov Sumbar elah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November 2025 sebagai langkah percepatan penanganan. Dengan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih cepat dan terkoordinasi untuk membantu warga di wilayah terdampak,” ujar dia.
Sebanyak 16 kabupaten di Sumbar tercatat terdampak bencana ini. Arry menjelaskan bahwa seluruh data yang disampaikan berasal dari posko terpadu yang setiap hari menerima laporan dari tim kabupaten dan kota.
“Update data akan terus bergerak karena laporan dari lapangan juga terus masuk. Kami mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Presiden dan sejumlah kementerian telah datang langsung serta menyalurkan bantuan yang sangat berarti bagi percepatan pemulihan,” pungkasnya. (*)
