PADANG, METRO–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholil, menanggapi pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa bencana di Pulau Sumatera “hanya mencekam di sosial media” sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.
Kholil menilai pernyataan tersebut jauh dari realitas di lapangan dan dapat melukai perasaan para korban.
“Tidak tepat jika disampaikan bahwa itu hanya mencekam di sosial media. Kehilangan masyarakat begitu besar, ada ratusan warga yang meninggal dunia, dan juga ada ratusan yang masih dinyatakan hilang,” ujar Kholil di Padang saat meninjau dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak.
Ia menegaskan bahwa musibah banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat, merupakan tragedi kemanusiaan berskala besar.
“Bencana ini bukan hanya menelan korban jiwa, tapi juga merusak fasilitas umum dan infrastruktur. Ini bukan mencekam di medsos — ini nyata dan dihadapi masyarakat setiap hari,” tegasnya.
Kholil menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kolaborasi untuk mempercepat penanganan bencana.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan sepenuhnya dari semua pihak. Saatnya kita berkolaborasi, ini tugas kebangsaan kita bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan alasan pemerintah tidak menetapkan bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menyebut hanya dua peristiwa yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia, yaitu Tsunami Aceh 2004 dan Pandemi Covid-19.
Suharyanto juga mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional mempertimbangkan skala korban serta tingkat kesulitan akses ke lokasi terdampak.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, berseliweran di media sosial. Tapi begitu sampai ke sini, sekarang teman-teman media bisa lihat sendiri kondisinya,” ujarnya kepada wartawan.
Pernyataan tersebut kemudian memantik respons dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan politisi dan aktivis kemanusiaan yang menilai pilihan diksi Kepala BNPB tidak sensitif terhadap kondisi psikologis para korban. (brm)
