PADANG, METRO–Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat membantah keras klaim Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebut kayu gelondongan pasca galodo sebagai kayu tumbang alami.
Temuan ilmiah terbaru WALHI justru menunjukkan indikasi yang jauh lebih serius, adanya pola penebangan kayu sistematis di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah WALHI melakukan telaah spasial menggunakan citra satelit Maxar periode Juni 2021 hingga Juli 2025. Analisis memperlihatkan jejak pembukaan lahan dan penebangan kayu dalam jumlah signifikan di area yang menjadi daerah tangkapan air utama Kota Padang.
Menurut Tommy Adam dari Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, pola penebangan terekam jelas membentang dari hulu hingga hilir menuju muara Pantai Air Tawar — lokasi di mana tumpukan kayu ditemukan setelah bencana galodo melanda.
“Puluhan titik pembukaan lahan berada persis di punggungan hulu DAS Aia Dingin. Jejaknya berulang, rapi, dan konsisten selama empat tahun,” ujar Tommy, Sabtu (29/11).
WALHI memadukan temuan satelit dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumbar. Hasilnya, sejumlah titik penebangan ternyata berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan dan Hutan Lindung. Sebagian lainnya memang berada di Area Penggunaan Lain (APL), namun berbatasan langsung dengan kawasan konservasi — yang kerap menjadi pintu masuk praktik pembalakan liar.
Citra satelit juga memperlihatkan kehadiran jalan logging yang memotong kawasan konservasi, indikasi kuat bahwa akses untuk membuka hutan dibuat secara sengaja, bukan sebagai dampak bencana.
Rangkaian citra Maxar tersebut memperlihatkan perubahan drastis bentang alam jauh sebelum bencana terjadi, termasuk, Stockpile tumpukan kayu, Bukaan lahan dalam skala ratusan hektare, Pola tebangan berulang dan sistematis, Jalan angkut hasil penebangan.
Pada citra 27 Juli 2025 saja terlihat puluhan titik penebangan aktif lengkap dengan tumpukan kayu siap angkut yang tersebar sepanjang punggungan hulu DAS Aia Dingin.
“Perubahan ini mustahil terjadi secara alami. Citra Maxar membuktikan jejak kerusakan yang konsisten empat tahun berturut-turut,” tegas Tommy.
Menurut WALHI, jalan logging yang terbuka di kawasan hulu menjadi lintasan cepat air saat hujan ekstrem. Akibatnya, kayu hasil tebangan terseret arus dan menumpuk di wilayah permukiman hingga ke bibir pantai.
Pola keterhubungan spasial antara titik penebangan, jalur aliran sungai, dan lokasi penemuan kayu pasca banjir semakin memperkuat dugaan bahwa kayu-kayu tersebut bukan berasal dari pohon tumbang alami.
“Citra satelit independen tidak bisa dimanipulasi. Jejak before–after jelas menunjukkan sumber masalah ada di hulu,” tambah Tommy.
Berdasarkan temuan tersebut, WALHI Sumbar mendesak pemerintah, Mengakui kesalahan kepada masyarakat terdampak bencana ekologis. Menghentikan kebijakan yang membuka ruang perusakan lingkungan. Melakukan investigasi hukum terhadap seluruh titik penebangan di kawasan hutan, khususnya Suaka Margasatwa Bukit Barisan dan Hutan Lindung. Mengungkap aktor pembalakan beserta pihak yang diduga terlibat.
WALHI menegaskan bahwa bencana ekologis yang melanda Padang bukan peristiwa alam semata, melainkan konsekuensi dari rusaknya kawasan hulu dan lemahnya tata kelola sumber daya alam di Sumatera Barat. (rom)
